Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji telah meminta pemerintah mencabut PPKM sebelum Ramadan. Menurutnya, pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

“Kita berharap setelah ini mudah-mudahan, PPKM-nya mulai turun levelnya. Saya mengusulkan, baik sebagai Ketua Golkar Jatim, juga sebagai Anggota DPR RI, PPKM kalau bisa dicabut sebelum bulan Ramadan. Kita ingin rakyat bisa menikmati ibadah Ramadan yang sudah dua tahun ini tidak bisa dinikmati dengan nyaman, kita ingin rakyat bisa berziarah di pusara orang tuanya dengan tenang, bisa bersilaturahmi saat lebaran,” kata Sarmuji kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (5/3/2022).

Usulan Sarmuji untuk mencabut PPKM sebelum Ramadan ini mendapat sambutan luar biasa dan respon yang positif dari masyarakat netizen di laman sosial medianya. “Masyarakat sangat bergembira menyambut, jika bisa beribadah dengan tenang saat puasa dan bisa mudik ke kampung halamannya saat lebaran dengan aman. Pak Presiden Jokowi nggak usah malu-malu lagi mengakui keberhasilannya. Faktanya, per hari ini puncak Omicron sudah dilalui dan tren sudah menurun,” tegasnya.

Sarmuji yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai, pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Ada beberapa indikator yang disebut Sarmuji sebagai tolak ukur kesuksesan pemerintah mengatasi pandemi Covod-19. Di antaranya kondisi BOR rumah sakit rujukan Covid-19 yang cenderung lebih rendah dibanding saat puncak Covid-19 Delta Juli 2021 lalu.

“Varian Omicron ini terlihat BOR juga turun, meskipun yang terpapar melewati puncak Delta. Yang terpapar semakin banyak, yang masuk rumah sakit semakin sedikit, dan yang meninggal akibat Omicron lebih sedikit, serta yang wafat lebih disebabkan komorbid,” tukasnya.

Ketua KAUJE ini juga berharap, dicabutnya PPKM saat bulan Ramadan bisa membuat umat islam beribadah tanpa rasa khawatir harus melanggar aturan pembatasan. Sarmuji menambahkan, pemerintah diminta lebih fokus mengurusi warga yang rentan terhadap Covid-19, dalam hal ini mereka yang memiliki komorbid. “Apabila dicabut PPKM, yang perlu dibatasi orang-orang yang punya komorbid, agar hati-hati sampai Covid-19 hilang di Indonesia,” tuturnya.

Sarmuji mengaku sudah mengusulkan wacana pencabutan status level PPKM ini kepada pemerintah pusat melalui Fraksi Golkar DPR RI. “Insya Allah akan ada yang menyambut usulan itu supaya diteruskan, khususnya dari Komisi VIII DPR RI kepada Menteri Agama, BNPB dan termasuk Menko Perekonomian. Semoga Covid-19 segera berakhir karena menurun tingkat fatalitasnya,” pungkasnya. [tok/suf]