Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris mempertanyakan konsep pembangunan yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ditunjuk Istana untuk mengurus Ibu Kota.

Setelah menggantikan Anies Baswedan, Heru yang juga menjabat Kepala Kesekretariatan Presiden (Kasetpres) ini akan menjabat hingga dua tahun lebih ke depannya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mempertanyakan sejumlah program pembangunan di Jakarta dalam APBD 2023 yang telah hilang, khusunya dalam hal penanganan banjir.

"Pembuatan sumur resapan, jalur sepeda, serta program lainya yang sudah dijalankan oleh Gubernur Anies untuk pembangunan Jakarta, banyak yang dihilangkan pada 2023 nanti," ujar Idris dikutip, Rabu (30/11/2022).

Idealnya, sambung Idris, menghilangnya program Anies dibarengi dengan program pembangunan lainnya.

"Nyatanya tidak ada program pengganti dari program yang dihilangkan," papar dia.

Anggota Fraksi Nasdem Dapil Pulau Seribu itu menduga, kepemimpinan Heru di Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas.

"Saya khawatir jika Heru merupakan antitesa dari kepemimpinan Anies di Jakarta," kata dia.

Idris mengungkapkan, jika program pembuatan sumur buatan tidak lagi masuk dalam APBD DKI Jakarta 2023. Hal itu itu terungkap dalam rapat komisi yang digelar DPRD dengan eksekutif.

"Mungkin Pj Gubernur tidak sejalan dengan Gubernur Anies. Kalau pun ada saat ini hanya sebagai pilot projek saja di APBD DKI 2023 dengan anggaran Rp1 milyar," tandas dia.

Padahal, sambung Idris, pembuatan sumur resapan sangat efektif dalam mengurangi banjir di Jakarta. Dengan perubahan iklim dan alam yang terjadi, pembuatan sumur resapan dinilai efektif sehingga bisa menampung air hujan.

"Selama ditempatkan pada posisi yang tepat. Pasti memiliki dampak yang baik. Dan masyarakat Jakarta merasakan hal itu. Saat ini bila terjadi genangan pasca hujan cepat surut," beber dia.

Untuk Pulau Seribu, Idris menilai, mengalami perubahan di era kepemimpinan Anies Baswedan.

"Nah di era Heru ada sejumlah PR (pekerjaan rumah-red). Khususnya dalam penanganan rob. Sebab banjir rob disebabkan oleh Air hujan yang turun serta kenaikan air laut. Ini tentunya menjadi peer berat yang harus diatasi oleh Pj Gubernur," ucap dia.

Dalam hal penghilangan jalur khusus sepeda, Idris mengkritik kebijakan Pemprov DKI yang tidak lagi meneruskan program tersebut.

"Masyarakat banyak yang merasakan kepuasan dengan adanya jalur sepeda. Kenapa dihilangkan? Dengan upaya menghilangkan program pembangunan yang sudah berjalan, saya kira Heru sudah melakukan pemborosan anggaran karena yang sudah dikerjakan dan tidak diteruskan berdampak pada sia-sianya anggaran yang sudah dipakai. Heru harusnya berpikir objektif kalau memang itu baik hasilnya teruskan. Jika tidak baik tinggalkan," pungkas dia.

Foto: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net