Grafis/Primaswolo S

Krjogja.com - YOGYA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY tahun 2022 diharapkan tidak turun,bahkan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IDI DIY sebesar 81,21 yang masuk pada kategori tinggi dan berada di peringkat ketiga nasional.

"Tak dapat dipungkiri, ada sejumlah peristiwa di DIY yang berpotensi menurunkan IDI DIY, seperti di antaranya kasus pemaksaan penggunaan jilbab di salah satu sekolah di Bantul," ungkap Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Slamet SSos MSi kepada KR, Selasa (29/11) di kantornya.

Kejadian tersebut memang berpotensi menurunkan penilaian dalam aspek penilaian IDI, namun Slamet berharap pada aspek lain terjadi peningkatan poin. Selain itu, diharapkan di tahun 2022 terjadi peningkatan pemahaman terhadap masyarakat dan lembaga atas penilaian IDI.

Misalnya, pada aspek 2 yakni Kesetaraan terdapat penilaian Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan institusi di Pemda, seperti Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dimana UMKM yang ada bisa berdaya, mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar.

Demikian pula di Dinas Tenaga Kerja DIY, kinerjanya dapat mempengaruhi IDI DIY, baik dari Aspek 1, Kebebasan dan Aspek 2 Kesetaraan. Dalam Aspek Kebebasan, terdapat penilaian pemenuhan hak pekerja. Sedangkan dalam Aspek Kesetaraan, terdapat penilaian Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah.

Menurut Slamet, sesuai kebijakan terbaru Kemendagri, hasil IDI di provinsi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur. Ini menjadi tantangan bagi Gubernur dan juga Badan Kesbangpol DIY. Saat ini, di tingkat provinsi, telah lama terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) DIY yang memantau dan mengkaji serta melakukan koordinasi terkait sejumlah aspek IDI di DIY.

Namun Pokja ini hanya menjangkau lembaga di level provinsi, tidak sampai ke level kabupaten/kota. Padahal kejadian terkait demokrasi di kabupaten/kota akan mempengaruhi penilaian IDI DIY. "Karena itu, perlu juga dibentuk Pokja IDI di tingkat kabupaten/kota," ujar Slamet yang mulai Rabu (30/11) hari ini memasuki usia pensiun.

Seperti rencana tahun 2023, ada peningkatan bantuan partai politik parpol yang cukup besar. Bantuan itu tidak hanya di tingkat pusat dan provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja parpol, yang masuk dalam penilaian IDI. Sejauh mana efektivitas bantuan parpol terhadap kinerja parpol di level kabupaten/kota juga dapat terpantau dengan baik. (Jon)-d