PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, menilai lambatnya proses hukum maupun etik terhadap dua Hakim Agung bukan semata-mata karena persoalan teknis.

Ia menyebut ada tarik menarik kepentingan antarlembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY).

"Ada semacam kehati-hatian dalam semua proses yang dilakukan. Parahnya lagi, kasus dua hakim MA ini tentu memiliki relasi dengan kasus-kasus yang ditanganinya, terutama yang terkait dengan elite politik tertentu," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Rabu (30/11).

KPK telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Sebelum Gazalba, KPK juga menersangkakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Keduanya tersandung kasus dugaan suap pengurusan perkara.

Herdiansyah berpandangan, KPK dan KY terlalu hati-hati dalam melangkah. Padahal, lanjutnya, semakin lambat ditangani, upaya pembenahan MA dari praktik rasuah juga semakin dipertaruhkan.

Baca juga: Membangkitkan Muruah MA

Menurutnya, pemeriksaan terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) oleh KY tidak harus menunggu proses hukum di KPK tuntas. Justru, sambung Herdiansyah, hasil pemeriksaan etik para Hakim Agung itu idealnya sudah selesai sebelum perkara masuk ke pengadilan atau bahkan lebih awal.

"Tapi sangat disayangkan justru prosesnya berjalan lamban. Padahal proses tersebut adalah pintu masuk pembenahan MA," ujarnya.

Lebih jauh, proses etik oleh KY dan pidana oleh KPK mestinya tidak dilokalisir kepada perkara yang disangkakan semata. Herdiansyah menyebut perlu ada perluasan terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh Sudrajad dan Gazalba, terutama terhadap putusan kontroversial yang menyita perhatian publik.

"Salah satunya adalah putusan-putusan yang memberikan diskon hukuman bagi para koruptor," tandasnya. (OL-4)