JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya buat menjaga netralitas TNI menjelang tahun politik atau pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai bakal menjadi sorotan utama terhadap Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, netralitas TNI harus dijaga supaya tidak terpengaruh dengan persaingan politik dan tetap fokus melaksanakan agenda peningkatan kemampuan ke depan.

"Penguatan kontrol dan pengawasan terhadap TNI juga tak kalah penting dan prioritas dalam pembangunan TNI ke depan. Mengingat Indonesia sudah memasuki tahun politik, kontrol dan pengawasan ketat terhadap anggota harus diperkuat," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global

Menurut Gufron, buat memperketat pengawasan terhadap para prajurit menjelang tahun politik, Panglima TNI selanjutnya diharapkan melakukan penguatan mekanisme akuntabilitas.

"Siapapun yang melakukan pelanggaran harus ada tindakan tegas," ujar Gufron.

Gufron mengatakan, TNI bisa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lain buat memperkuat pengawasan seperti Ombudsman atau lainnya.

"Sangat penting calon panglima TNI yang dipilih oleh presiden mampu menjaga profesionalisme prajurit TNI, tidak politis dan tunduk pada kontrol sipil demokratis," ucap Gufron.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/11/2022) lalu mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR terkait penunjukkan Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon Panglima TNI.

Baca juga: PKS Soroti Umur Pendek Laksamana Yudo Margono jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Yudo bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Setelah menerima Surpres itu, Komisi I DPR RI segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden.

Menurut Gufron, proses pergantian panglima TNI adalah momentum buat melakukan perbaikan di tubuh TNI ke depan.

"Pergantian panglima TNI saat ini harus ditujukan untuk mendorong perbaikan, khususnya terkait agenda reformasi TNI yang selama ini jalan di tempat," ucap Gufron.

Maka dari itu, Gufron menilai sudah seharusnya DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan baik supaya masyarakat bisa memahami visi dan misi Yudo Margono yang akan menjabat sebagai panglima TNI.

Baca juga: Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Selain itu, Gufron menilai proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR terhadap calon panglima TNI seolah hanya bersifat formalitas, atau sekadar menyetujui pilihan Presiden Jokowi.

"Penting dicatat bahwa pergantian panglima TNI bukan sekedar urusan pergantian sosok kepemimpinan di tubuh TNI, tetapi juga akan mempengaruhi wajah TNI ke depan," ujar Gufron.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan mengajukan Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol Saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

"Satu, yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra," ujar Jokowi kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa (29/11/2022).

Jabatan Panglima TNI saat ini diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat (TNI AD).

Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara (TNI AU).

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)