Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar audiensi terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina (Pocin) 1. PSI menyoroti orang tua (ortu) siswa 'dikepung' belasan instansi Pemkot Depok.

"Sekda Kota Depok mengundang audiensi untuk relokasi siswa-siswa SDN Pondok Cina 1 tapi orangtua murid ada di nomor terakhir undangan. Di atasnya diundang belasan instansi. Ini mau audiensi atau intimidasi orangtua murid?," kata juru bicara PSI, Sigit Widodo, lewat Twitternya @sigitwid, Rabu (30/11/2022).

Sigit Widodo juga diketahui merupakan anggota DPRD Kota Depok. Sigit mengatakan semestinya audiensi digelar di SDN Pocin 1.

-

-

Menurutnya, audiensi di sekolah akan lebih beretika. Dia menilai tidak ada urgensi melibatkan banyak instansi Pemkot Depok dalam audiensi yang digelar di gedung Balai Kota Depok.

"Seharusnya dikedepankan audiensi dengan orang tua murid dulu dan akan lebih beretika jika Pemkot melakukannya di sekolah. Cukup wali kota, Disdik, guru, dan orang tua murid. Kalau perlu, DPRD sebagai wakil rakyat Kota Depok bisa dilibatkan juga," ujar dia.

Audiensi antara ortu dengan Pemkot Depok telah digelar. Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri.

Pantauan detikcom, audiensi digelar tertutup. Berdasarkan daftar hadir di lokasi, sedikitnya ada 36 orang yang mengikuti audiensi yang terdiri dari wali murid, Camat Beji, hingga Disdik Kota Depok.

Polemik Relokasi SDN Pocin 1

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan SDN Pocin 1 direlokasi karena akan dibangun Masjid Raya. Idris pun menyinggung arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir bersama orang-orang Depok yang selalu sampai laporannya ke provinsi. Bahwa orang Depok, katanya, kalau pulang kerja itu susah, khususnya yang orang Islam susah mereka salat nyari masjid," kata Idris di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA), Cimpaeun, Tapos, Depok, Selasa (15/11).

Idris lantas diminta mencari tanah untuk pembangunan masjid. Namun, lanjut dia, tanah di Margonda sudah di atas Rp 30 juta per meternya.

"Nah, makanya saya disuruh nyari tanah. 'Pak Gubernur, karena di Margonda sekarang sudah di atas Rp 30 juta per meter, nggak bisa beli pakai APBN'. Cari aset, aset pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau. Nah, kita carilah dan dapatlah itu tadi (Tanah di SDN Pocin 1)" sambungnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.