Setiap orang bisa tetap masuk dalam kategori berisiko meski telah booster pertama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai selain kelompok tenaga kesehatan dan lanjut usia, masyarakat umum juga memerlukan vaksinasi Covid-19 dosis keempat atau vaksinasi booster kedua. Terutama bagi mereka mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi booster pertama lebih dari 5-6 bulan. "Ketika modal imunitas yang dicapai dengan booster terlambat dilakukan, kemungkinan angka kematian bisa lebih tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (29/11/2022).

Karena, sambung Dicky, setiap orang juga bisa tetap masuk dalam kategori berisiko meski telah mendapatkan dosis booster pertama sebelumnya. Namun, permasalahannya, hingga kini cakupan vaksinasi booster pertama capaiannya masih tergolong rendah.

Sementara Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono memandang saat ini prioritas vaksin dosis keempat lebih baik diberikan kepada para tenaga kesehatan, kelompok lansia dan orang dengan komorbid. Pandu mengatakan, pengendalian Pandemi di Indonesia saat ini sudah lebih baik."Perlu prioritaskan vaksinasi pada penduduk yang rawan tapi belum divaksinasi, belum lengkap dan belum booster. Strategi tersebut juga berdasarkan wilayah, terutama urban dan wilayah penyangganya (Anglomerasi)," tegas Pandu.

"Belajar dari Cina kita harus kejar vaksinasi pada lansia dan komorbid 100 persen," sambung Pandu.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong agar masyarakat umum segera mendapatkan suntikan vaksin virus corona (Covid-19) dosis keempat sebagai bentuk preventif menekan keparahan penyakit serta kematian pasien Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar IDI M. Adib Khumaidi.

Ia menyampaikan, IDI mendukung pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 saat ini. Namun, ia juga meminta pemerintah dapat menjamin akses ketersediaan dan kemudahan vaksin“Jadi kalau kami tentunya mendorong supaya booster (untuk masyarakat umum) segera dilakukan dan ini tentunya sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin itu sendiri,” kata Adib saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022) kemarin sore.

Pemberian vaksin dosis lanjutan tersebut, menurut Adib tak masalah bila diberikan dengan skema berbayar. Namun, alangkah baiknya bila dapat diberikan secara gratis melalui program pemerintah.“Saya kira ini upaya agar kita sama-sama edukasi bahwa vaksinasi masih perlu hingga saat ini,” jelas Adib.