Selasa, 29 November 2022 – 20:30 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengungkapkan bahwa hanya Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bisa menuntaskan masalah honorer. 

Presiden Jokowi diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti.

"Pemerintah tidak maksimal memperjuangkan nasib honorer.  Guru honorer masih tetap digaji murah dan dikungkung dengan seleksi PPPK yang hanya jadi program PHP (pemberi harapan palsu) pemerinah," kata Satriwan, Selasa (29/11).

Dia mencontohkan seleksi PPPK 2021 yang kacau balau.

Semestinya, kata dia, tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021.

Faktanya, sampai November 2022, pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga.

"Jadi, pelaksanaannya molor 1 tahun," tegasnya.

Belum lagi, ujarnya, nasib 193.954 guru lulus PG atau passing grade hasil seleksi tahun lalu yang tidak mendapatkan formasi.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut hanya Jokowi yang bisa menuntaskan masalah honorer. Bisa jadi tanda mata sebelum ganti presiden.  

-