Dalam acara launching ini, Firli menyampaikan data yang dimiliki oleh KPK untuk mempererat dan menjauhkan desa dari praktik-praktik korupsi.

KPK mencatat, anggaran yang diluncurkan pemerintah ke desa setidaknya sebesar Rp 468,9 triliun sejak 2015 hingga 2022.

"Data penanganan perkara yang tersangkut dengan desa. Saya mencatat, tidak kurang dari 686 desa dan 651 kepala desa yang tersangkut dengan perkara-perkara hukum," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (29/11).

Dari data tersebut kata Firli, yang membuat dan menyemangati KPK untuk membentuk desa antikorupsi.

"Karena kami sayang dengan para kepala desa," kata Firli.

Firli menjelaskan, ketika melihat desa, terbayang bahwa desa adalah miniatur daripada NKRI. Sebab, tidak ada program-program yang tidak menyangkut langsung ke desa.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

"Dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, harus dimulai dari desa," pungkas Firli.