Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Merespon penunjukan tersebut, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas berpandangan, dengan ditunjuknya Yudo sebagai Panglima TNI tentu saja mengakhiri sikap anomali yang kerap ditunjukkan Jokowi dalam mengelola TNI.

“Selain memberi kesan adanya komitmen penguatan Poros Maritim Dunia, Jokowi setidaknya memperhatikan arti pentingnya jabatan Panglima TNI dijabat bergantian, sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI,” tulis Anton dalam keterangannya, Senin (28/11).

Dengan meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, Maka penunjukan Yudo dinilai tepat untuk memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, Yudo tentu saja sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi TNI.

“Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim,” lanjutnya.

Anton juga menitikberatkan Yudo agar dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua. Karena menurut Anton, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Perubahan kebijakan di Papua penting karena masalah ini belum ada perubahan secara signifikan.

"Isu Papua adalah yang masih menjadi problem keamanan nasional yang signifikan," jelasnya.

Kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih. Wacana soal reorientasi sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung juga sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.

Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting. Yudo hendaknya ikut memikirkan bagaimana perbaikan kesejahteraan prajurit TNI yang tidak terkait peningkatan penghasilan yang didapatkan prajurit TNI setiap bulan atau terkait penugasan. 

"Integrasi isu pendidikan anak dalam skema mutasi/promosi prajurit hingga perbaikan kemudahan pembiayaan keuangana atau fasilitas kredit menjadi penting untuk dibahas secara konkret," bebernya.

 

28