Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru soal kinerja lembaga negara di mata publik. Hasil riset yang dilakukan terhadap 1.220 responden ini menunjukkan TNI, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat.

"Pada akhir Oktober hingga awal November, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk penegakan hukum dan demokrasi, paling tinggi masih dipegang oleh TNI," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, Minggu (27/11).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI mencapai 92,9%. Sementara itu, terhadap Presiden selaku lembaga eksekutif 88,4% dan MA 80,4%. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK)dengan nilai kepercayaan publik 79,6%.

Selanjutnya, imbuh Burhanuddin, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegakan hukum paling dipercaya masyarakat. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap Kejagung lebih tinggi daripada lembaga penegakan hukum lainnya, seperti pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.

"Kejaksaan Agung menempati trust tinggi di mata publik dibanding pengadilan, polisi, dan KPK. Yang sangat percaya 9,6%, kemudian yang cukup percaya 67,9%, jadi total sekitar 77%," ujarnya.

Pengadilan memperoleh nilai kepercayaan publik sebesar 76,8%, disusul Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 71,9%, KPK 71%, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 68,7%, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 64,2%, Polri 60,5%, dan partai politik (parpol) 56,7%.

Burhanuddin menilai, hal ini sebagai fenomena yang menarik. Sebab, dari survei-survei sebelumnya, KPK dan Polri berada di posisi lebih tinggi daripada Kejagung. Namun, dalam survei kali ini, kedua lembaga penegak hukum tersebut mengalami kemerosotan kepercayaan publik, khususnya Polri yang berada di posisi dua dari bawah.

"Artinya, trust publik terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum dan demokrasi kadang naik, kadang turun, tergantung apakah kinerja lembaga penegakan hukum mampu meyakinkan publik," jelas dia.