Klarifikasi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ihwal pernyataannya yang viral di media sosial “minta izin tempur” dengan rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena videonya belum utuh, belum selesai.

Meski dikritik netizen hingga videonya tersebut viral di media sosial, Benny menyebut pihaknya bisa saja mengerahkan massa untuk turun ke jalan melawan rival Presiden Jokowi. Namun, Jokowi masih tetap meminta untuk bersabar.

Atas dasar itu, Benny menyarankan agar pihak-pihak yang menajdi rival Jokowi dan melontarkan narasi yang memecah-belah keutuhan bangsa, dapat dijerat hukum.

“Presiden mengatakan sabar, saya sebagai presiden saja sabar masak kalian tidak bisa. Jadi, penegakan hukumnya clear, itu yang kami dorong. Daripada kita yang turun ke jalan? karena kalau kita turun ke jalan kita lebih bisa, sebagai pemenang, tapi belum kita lakukan,” kata Benny kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Namun begitu, Benny menegaskan, ucapannya terkait turun ke jalan tersebut hanyalah sebagai ilustrasi apabila penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan ujaran kebencian terhadap Jokowi tidak diindahkan. Sebab, dirinya merasa geram dengan banyaknya narasi yang menyudutkan pemerintahan Jokowi.

“Ya itu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa, pertama, kalau pneegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi (turun ke jalan), masa kita tidak bisa di turun ke jalan?” tegas mantan Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.

“Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakkan hukum. Gak boleh lah negara ini dengan mimpin 275 juta anak-anak biar lenih maju, dirusak oleh sekelompok orang yang tidak pernah moveon kemudian memelihara dendam yang diformalin, terus berupaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang sesat,” imbuh Benny.

Sebelumnya, Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo di acara Relawan Jokowi beberapa waktu lalu meminta izin untuk melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Benny menyatakan agar ada penegakan hukum bagi mereka yang berseberangan dengan Jokowi.  

“Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak, nah kalau Bapak tidak mengijinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," pungkas Benny saat di hadapan Jokowi.

Foto: Kepala BP2MI Benny Rhamdani/RMOL