tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sejumlah jajarannya untuk menjadi leading sector usai pelaksanaan G20. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri Kooordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai penanggung jawab tindak lanjut keputusan G20.

"Jadi bapak presiden mengatakan khusus untuk investasi nanti yang memfollow up, yang menjadi contact person pertamanya adalah Pak Menko Maritim dan Investasi. Kemudian, untuk urusan yang politik adalah Menteri Luar Negeri. Di luar politik dan investasi ada Menko Ekonomi," Kata Retno dalam keterangan, Senin (28/11/2022).

Retno menegaskan pemerintah akan bekerja sama secara kolektif untuk menindaklanjuti segala komitmen di G20. Selain soal tindak lanjut komitmen, pemerintah berupaya memegang teguh komitmen kerja sama pada negara-negara G20 sesuai hasil G20.

Pemerintah juga mensinergikan proyek yang didapat dari G20 dan hasil pertemuan bilateral dengan Indonesia yang mencapai 140 proyek dengan angka sekitar 71,49 miliar dolar AS.

"Jadi sekarang dari 140 itu 80 sudah lebih matang, yang 60 sudah mulai dibahas dan ini yang terus akan kita kawal," katanya.

"Jadi sekali lagi, gawe besarnya selesai tetapi kita perlu tindaklanjuti secara detil termasuk kerja sama-kerja sama yang sifatnya dalam konteks pemulihan ekonomi global yang inklusif dan dari Indonesia, untuk mendukung ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," sambung Retno.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah juga akan menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali dalam tiga kelompok yaitu sektor energi, kesehatan dan ekonomi digital.

"Untuk follow up dari G20 terutama tadi yang menyangkut 3 area yang merupakan prioritas Indonesia. Satu dan memang ini komitmennya paling besar adalah mengenai transisi energi," katanya.

Seperti diketahui, bahwa di dalam pertemuan G20 telah diumumkan mengenai Adjust Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar dolar AS. Kemudian diikuti oleh platform Energy Transition Mechanism yang sekarang ini sudah mendapatkan komitmen 500 juta dolar AS dan diharapkan bisa mencapai 4 miliar dolar AS.

"Nah ini pihak yang memfollow up tentu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari non renewable ke renewable nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP," jelas Sri Mulyani.

Sektor kedua di bidang kesehatan melalui pandemic fund dengan nilai 1,5 miliar dolar AS. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan akan menyampaikan proposal untuk penggunaan yang terutama untuk Indonesia dan kerja sama antar negara-negara.

"Ini semuanya nanti akan dilakukan bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, untuk ekonomi digital yang merupakan prioritas ketiga selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara-negara asean juga digital currency dari bank sentral.

"Kita juga akan terus mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan baik yang bank maupun yang terutama non bank yang basisnya digital," tandas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.