Wali Kota Surabaya meminta seluruh jajaran pemerintah kota (pemkot), menyiapkan rencana manajemen risiko. Perencanaan itu untuk mengantisipasi kegagalan program dan kegiatan kerja pada tahun anggaran 2023 mendatang.

Menurut Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, manajemen risiko harus disiapkan sejak awal. Sebelum anggaran resmi dijalankan.

“Contohnya seperti akan memasang U-ditch saluran di kampung, itu juga harus dihitung manajemen risikonya. Misal ketika sudah digali tiba-tiba U-ditch habis, tiba-tiba U-ditch tidak terkirim, terus bagaimana? inilah yang harus dihitung betul manajemen risikonya seperti apa,” kata Eri, Senin (28/11/2022).

Termasuk penyelesaian stunting, Eri minta, harus ada kepastian, setiap bayi stunting mendapat bantuan makanan dengan asupan protein bergizi.

“Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing leader,” ujar Eri lagi.

Terlebih, tahun 2023 nanti, anggaran pemkot sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, lanjutnya, manajemen risiko harus jelas. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah harus mempelajari manajemen risiko dengan jelas.

“Sehingga teman-teman gunakan sebesar-besarnya peluang ini, pelajari manajemen risiko untuk bertanya langsung kepada ahlinya,” serunya.

Eri berharap, jajarannya juga minta pendampingan Inspektorat Surabaya saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023. Termasuk meminta pendampingan BPKP bagi Perangkat Daerah (PD) yang memiliki risiko berat.

“Sehingga sebelum ada kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian maka ketika ada permasalahan-permasalahan dapat kita lewati dan menjadikan pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh Kota Surabaya,” jelasnya.

Diketahui, ‘Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Risiko’ bersama Alexander Rubi Setyoadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur sudah dilaksanakan kemarin, Senin (28/11/2022). Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah dipastikan sudah mengikutinya.

Ikhsan Kepala Inspektorat Kota Surabaya dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko ini dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Surabaya untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023.

“Diharapkan setelah mengikuti acara sosialisasi ini seluruh perangkat daerah akan memahami bagaimana penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah,” kata Ikhsan.

Menurutnya, memetakan manajemen risiko dalam menyusun kegiatan dan program pada tahun 2023, sangatlah penting. Terlebih, dalam program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, diperlukan pemetaan untuk bagaimana mitigasi dan cara penyelesaiannya.

“Sehingga diharapkan nanti sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Kita akan bersama-sama didampingi oleh BPKP, karena selama ini kita didampingi terus Tim BPKP untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkot Surabaya,” pungkasnya.(lta/gat/rst)