Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menduga ada empat perusahaan yang memperjualbelikan hak pengelolaan lahan (HPL) seluas total 18,8 hektare tambang batu kapur di Gunung Sadeng.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, pihaknya tengah mencari bukti-bukti kuat jual beli HPL tersebut. “Tapi dugaanya mengarah ke sana,” katanya, Senin (7/3/2022).

Sertifikat hak pakai Pemkab Jember atas Gunung Sadeng seluas 190 hektare terbit pada 2013. Sebelumnya, pada 2011, Pemkab Jember bersama DPRD mengesahkan peraturan daerah tentang pajak dan pada 2014 terbit peraturan bupati tentang pemanfaatan Gunung Sadeng. Pemkab Jember baru menerbitkan HPL untuk perusahaan-perusahaan tambang gunung kapur pada 2015.

Ternyata, berdasarkan hasil verifikasi dan inspeksi lapangan, Pemkab Jember menemukan adanya perusahaan tambang yang sudah tak beroperasi sejak 2019. Bahkan HPL ini diduga diperjualbelikan ke pihak lain, karena pemegangnya tidak mampu mengelola lahan tambang kapur. “Pemegang HPL mendapatkan bagi hasil dan titipan kewajiban pendapatan asli daerah, tapi hanya dibayarkan sebagian kecil kepada Pemkab Jember,” kata Mirfano.

Menurut Mirfano, ada perusahaan yang tak memiliki peralatan tambang tapi bisa memberikan PAD hingga Rp 1 miliar ini yang memunculkan pertanyaan. “Jadi dia hanya memanfaatkan selembar kertas HPL, kemudian dikerjakan orang lain atau diperjualbelikan,” katanya.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada seluruh pengusaha untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di barang milik daerah (Gunung Sadeng) Pemkab Jember, setelah surat pencabutan HPL diterbitkan,” kata Mirfano.

Pemkab Jember juga meminta jual beli HPL yang tidak prosedural dihentikan. “Kami tengah meneliti beberapa perusahaan baru yang telah mengajukan proposal kepada kami. Kami akan teliti sejauh mana kemampuannya, termasuk penyediaan peralatan yang memadai,” kata Mirfano. [wir/suf]