Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk segera mengeksekusi program dan inisiatif yang telah disepakati pada pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Terdapat lebih dari 300 proyek yang bersifat bilateral maupun multilateral, dengan nilai kerja sama mencapai lebih dari USD$ 250 miliar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11) siang.

“Ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan, karena ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai USD$ 238 miliar dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai USD$ 71,4 miliar. Ini harus dipastikan bahwa semua proyek program dan inisiatif ini segera dapat dieksekusi dengan cepat,” kata Jokowi dalam keterangannya.

Kemudian, Jokowi juga mendorong jajarannya untuk mempercepat realisasi komitmen investasi yang diperoleh dari negara-negara G20.

"Saya melihat saat di Bali, di B20 itu energi positifnya kelihatan sekali, panas. Oleh sebab itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada ini tidak bisa terealisasi di lapangan," ujarnya.

Adapun sejumlah komitmen investasi dari negara-negara G20 tersebut antara lain pendanaan infrastruktur melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan pendanaan pengembangan kendaraan listrik melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Lalu, terdapat komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta. Selain itu, ada juga kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, dan investasi-investasi lainnya.

“Saya melihat ini banyak sekali. Oleh sebab itu, perlu segera ada task force khusus, misalnya yang Amerika (Serikat) siapa, yang UAE siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya, yang Cina siapa, sehingga semuanya bisa secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita di Bali,” ujar Jokowi.