FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendesak pemerintah dan lembaga terkait menyusun dengan baik konsep mitigasi bencana.

Alasannya jelas, wilayah Indonesia terletak di pertemuan lempeng bumi sehingga rawan mengalami bencana.

"Pemerintah harus susun mitigasi bencana dengan baik. Bencana alam khususnya gempa bumi sulit diprediksi kapan terjadinya. Beda dengan tsunami, cuaca ekstrim itu bisa diprediksi BMKG," tutur Hamka B Kady di Jakarta, Minggu (27/11/2022).

Menurut Hamka, setelah disusun konsepnya, maka harus dijalankan di lapangan. Karena sebagian besar dari masyarakat tidak memahami bahkan buta terhadap upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Seperti mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Tak hanya pencegahan sebelum suatu bencana terjadi tapi juga sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

"Sehingga kami di DPR mengingatkan masyarakat selalu waspada dan paham soal mitigasi. Bahwa sewaktu-waktu gempa terjadi. Oleh karena itu mitigasi bencana harus dibuatkan konsep yang benar-benar harus dilakukan. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Tidak punya kemampuan," jelas Politisi senior Partai Golkar asal Sulawesi Selatan itu.

"Hanya punya sepetak tanah, disitulah ia bikin rumah. Tapi ternyata disitu resiko paling tinggi. Sedangkan yang tahu resiko paling tinggi adalah pemerintah. Rakyat tidak tahu. Rakyat maunya hanya tinggal disitu, tidur disitu, kerja disitu," sambungnya.

Sehingga tidak ada alasan lain selain menyusun konsep dasad mitigasi bencana karena sudah ada lembaganya di daerah masing-masing.

Mitigasi bencana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut juga memuat definisi tentang mitigasi.

Menurut UU 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (*)