Rejang Lebong - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu memetakan kerawanan pemilu yang berpotensi terjadi pada 10 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. "Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP ini dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu semuanya berpotensi; soal keterlibatan ASN, kemudian konflik SARA, hoaks termasukmoney politic," kata Ketua BawasluBengkulu Halid Syaifulahdi Rejang Lebong, Bengkulu, Minggu. Halidmenyebutkan tiga jenis kerawanan pemilu itu merupakan tiga besar IKPyang terjadi, sehingga harus diantisipasi agar tidak terjadi khususnya di Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang. Guna meminimalkan terjadinya kerawanan pemilu tersebut, kata Halid, Bawaslu Bengkulu secara rutin menyosialisasikan kepada jajaranBawaslu kabupaten dan kota di provinsi tersebut guna meningkatkan pengawasan serta memberikan pengertian pentingnya menjaga pemilu yang dinamis. Menurut dia, pengawasan terhadap jalannya tahapan dan pelaksanaan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024, di mana tugas Sentra Gakkumduialah menindak tegas apabila ditemukan tindak pidana pemilu. Sejauh ini, lanjut Halid, Sentra GakkumduPemilu 2024 Provinsi Bengkulu sudah diluncurkan, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Tugas awal Sentra Gakkumdu Rejang Lebong ialah melakukan konsolidasi. Selanjutnya, jika ditemukan ada dugaan tindak pidana pemilu, maka itu sudah bisa diproses karena sudah terdapat surat keputusan, tugas, dan tim kelompok kerja Sentra GakkumduPemilu 2024 Rejang Lebong. "Namun, untuk pola penanganan oleh Sentra Gakkumdu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sekarangtagline-nya BawasluRI itu berubah. Kalau dulu cegah, awasi, dan tindak; kalau sekarang awasi, cegah, dan tindak," ujarHalid. Baca Juga : Jangan Ada Diskriminasi, Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Hak Pilih dan Fasilitas Kaum Difabel Redaktur : Marcellus Widiarto Penulis : Antara