FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Perindo Susaningtyas Kertopati mendukung adanya rotasi dalam pergantian Panglima TNI. Hal mengingat, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada (21/12) mendatang.

“Rotasi matra itu penting, satu untuk apa? supaya berkeadilan, kedua kalau sekarang itu TNI AL yang jadi kan Pak Jokowi selalu mengedepankan maritim, kejayaan martiim itu apabila TNI AL yang jadi,” kata Susaningtyas dalam diskusi bertajuk ‘Panglima TNI Baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan’ di kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).

Mantan Anggota Komisi I DPR ini pun menyebut, rotas Panglima TNI juga mampu membangkitkan semangat prajurit, keyakinan dan kepercayaan prajurit pada masing-masing matra. Namun, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Ada baiknya rotasi itu dilakukan,” tegas Susaningtyas.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengharapkan, sosok pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus mampu memahami proses politik yang terjadi di Indonesia, tidak hanya sekadar memahami TNI semata. Menurutnya, Panglima TNI harus memahami proses politik yang tidak bisa dipisahkan dari persiapan Pilpres 2024.

“Panglima TNI harus memahami hal itu. Bukan berpolitik praktis ya. Panglima TNI tidak boleh berpolitik praktis, TNI harus tetap berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik dan tidak boleh memihak salah satu partai politik, tetapi tentu harus memahami dinamikanya,” ucap Ridlwan.

Dia mengungkapkan, dinamika Pilpres dan Pemilu akan berpengaruh pada stabilitas keamanan. Karena itu panglima yang baru harus paham dinamika dan proses Pemilu.

“TNI mau nggak mau nanti akan terlibat. Misalnya dalam pengamanan kotak suara misalnya. Walaupun dia tidak boleh terlibat di dalam TPS. Tetapi pasti akan terlibat soal pengiriman logistik suara dari pengalaman sebelumnya selalu menggunakan TNI terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau,” ujar Ridlwan.

Oleh karena itu, Ridlwan menyatakan Panglima TNI harus mempunyai sense of politik, tetapi tidak boleh berpolitik, serta memahami kondisi beberapa wilayah konflik.

“Terutama di Papua yang menjadi sorotan utama kita, itu masih sangat rawan dengan konflik yang bersenjata bahkan. Dan saya ingin menggaris bawahi Panglima TNI yang memahami politik tetapi tidak ada motivasi berpolitik secata pribadi,” pungkasnya. (jpg/fajar)