Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menemui langsung puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).

PMII berdemonstrasi memperingati setahun pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Mereka menyampaikan sejumlah kritik terhadap jalannya pemerintahan Jember selama ini.

“Ini tabayun (konfirmasi) yang dilindungi konstitusi. Barokah ini. Semua catatan yang diberikan kepada saya, dengan rapor merah, alhamdulillah, saya akan terima semua catatan itu,” kata Hendy.

“Terus terang, teman-teman semua, adik-adikku yang hebat, yang luar biasa keren, tidak mungkin kami selesaikan sendiri (persoalan) Jember ini. Tidak mampu saya. Harus dipikir bersama-sama, termasuk dengan teman-teman mahasiswa PMII,” kata Hendy di depan puluhan demonstran.

Hendy meminta PMII terus bergerak dan berjuang. “Koreksi kami pemerintah untuk kami semuanya, tentunya untuk kebaikan warga di Jember. Warga Jember harus mendapatkan haknya,” katanya, disambut teriakan ‘betul’ oleh salah satu hadirin.

Hendy mengakui pemerintahannya kurang sempurna. “Kurang banyak. Kesalahannya banyak sekali. Tapi insya Allah saudaraku semua, saya sampai hari ini dengan wakil bupati berkomitmen beserta jajaran Pemkab Jember untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Tentunya pada tahun 2022 ini harus lebih bagus lagi ke depan,” katanya.

“Dukungan PMII dalam bentuk apapun adalah satu barokah buat saya. Saya siap dikoreksi. Saya warga Jember asli. Tentunya dikoreksi seperti ini adalah sebuah kebaikan. Ada kekurangan di situ, yang kami lakukan selama ini,” kata Hendy.

Ada delapan tuntutan PMII terhadap Pemkab Jember. Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam peinjauan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW.

“Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menyelasaikan pembangunan pabrik pupuk organik sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan pupuk. Ketiga, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan penertiban kepada seluruh aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut,” kata Faqih.

PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pemerataan perbaikan jalan dan mendesak direalisasikannya janji politik dalam sektor pendidikan. “Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk membatalkan konversi lahan perkebunan Rembangan dari buah naga menjadi buah kelengkeng, karena tidak tercantum dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022,” kata Faqih.

PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera mencabut rancangan peraturan daerah mengenai badan usaha milik daerah (BUMD) Gunung Sadeng, karena tidak tercantum dalam RPJMD 2021 – 2026. “Kami Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan tata kelola kebijakan yang terukur berdasarkan norma dan regulasi hukum serta memiliki implikasi pada kesejahteran masyarakat,” kata Faqih.

Hendy menerima semua masukan tersebut. “Saya akan terima dulu. Kami mohon izin teman-teman semua, Ini banyak bermacam-macam poin. Saya harus baca dulu,” katanya.

Hendy akan melihat bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah dalam menjawab kritik PMII tersebut. “Kami akan segera evaluasi hari ini dan kami akan segera kabari,” katanya. [wir/ted]