Elon Musk pemilik baru Twitter mengatakan, Twitter berencana meluncurkan kembali layanan premium yang menawarkan tanda verifikasi dengan warna berbeda ke akun mulai minggu depan, seperti dilaporkan Associated Press, Minggu (27/11/2022).

Itu adalah perubahan terbaru pada platform media sosial yang dibeli CEO Tesla bulan lalu seharga 44 miliar Dollar AS.

Sebelumnya, Twitter menangguhkan layanan premium dengan memberikan label centang biru kepada akun yang membayar 8 Dollar AS (Rp125 ribuan) per bulan. Keputusan itu dibuat karena banyaknya akun palsu yang langsung hadir di platform.

Seperti diketahui, centang biru digunakan bagi akun pemerintah, perusahaan, selebritas, dan jurnalis yang telah diverifikasi untuk mencegah peniruan identitas.

Musk kemudian memutakhirkan dan mengkategorikan tanda verifikasi. Tanda verifikasi emas akan diberikan bagi perusahaan, pemerintah akan mendapatkan tanda centang abu-abu, dan individu yang membayar layanan tersebut, termasuk selebritas, akan mendapat tanda centang warna biru.

“Semua akun terverifikasi akan diautentikasi secara manual sebelum tanda centang diaktifkan. Meski ini keputusan menyakitkan, tapi itu dirasa perlu,” kata Musk.

Lebih lanjut, dia akan menjelaskan lebih panjang pada pekan depan, bertepatan layanan itu akan diluncurkan secara bertahap mulai 2 Desember.

Hal itu bukan satu-satunya hal kontroversial yang dilakukan Musk pada pekan ini. Pada Kamis (24/11/2022), Musk mengatakan akan memberikan amnesti untuk akun yang ditangguhkan, sesuai hasil survei tidak resmi yang dilakukan terkait akun yang tidak melanggar hukum atau terlibat dalam spam yang mengerikan harus dipulihkan.

Sebanyak 72 persen responden menjawab pilihan “Ya”. Selain itu, banyak juga yang menilai hasil survei daring itu sama sekali tidak ilmiah dan dengan mudah dipengaruhi oleh bot. Sebelumnya, Musk menggunakan fitur itu untuk memulihkan akun Donald Trump mantan Presiden AS.

“Orang-orang telah berbicara. Amnesti dimulai minggu depan. Vox Populi, Vox Dei,” cuit Musk pada Kamis, dengan menggunakan frasa Latin yang berarti “Suara Rakyat, Suara Tuhan.”

Langkah demikian, kemungkinan untuk menempatkan perusahaan pada regulator Eropa yang tengah berusaha menekan konten daring berbahaya dengan aturan baru yang tegas.

Zach Meyers peneliti di Center of European mengatakan, memberikan amnesti berdasarkan hasil survei online tidak resmi adalah pendekatan sewenang-wenang yang sulit diselaraskan dengan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang akan berlaku pada pertengahan 2023.

“Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi pengguna internet dari konten ilegal dan mengurangi penyebaran konten berbahaya namun legal. Itu membutuhkan platform media sosial besar untuk teliti dan objektif dalam menegakkan pembatasan, yang harus dijabarkan dengan jelas dalam cetakan kecil untuk pengguna saat mendaftar,” kata Meyers.(Aggregator)