Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada awal bulan ini melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengunjungi provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk peluncuran inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Program Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah program lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. USAID akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membantu provinsi Papua dan Papua Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus yang akan memaksimalkan manfaat bagi warga lokal.

Bersama dengan Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten, USAID akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan dengan warga lokal.

“Kunjungan bersama ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen.

“Perjalanan ini juga akan memungkinkan USAID dan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah,” Cohen menambahkan.

“Dari diskusi sebelumnya dengan pemerintah daerah, kami menangkap tantangan pembangunan di Papua, khususnya terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga.

Himawan menjelaskan, tantangan tersebut dapat dijawab melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. AS berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan.

USAID berharap dapat memperluas hubungan dekat dengan Bappenas dan bekerja dengan mitra lokal lainnya seperti Kitong Bisa, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Universitas Cendrawasih, dan Universitas Papua untuk meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat.