PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan ada banyak konglomerat yang ternyata menggunakan BPJS Kesehatan.

Orang-orang berpenghasilan tinggi itu pun dinilai sebagai beban negara, karena anggaran yang dikeluarkan justru bukan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, orang-orang kaya tersebut seharusnya menggunakan asuransi swasta agar tidak mebebani keuangan negara.

Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan menerapkan sistem 1 kategori, dengan jumlah pembayaran yang sama.

"Kalau saya pelajari, kalau BPJS mau dibikin sustainable, memang harusnya kelasnya itu standar dan satu. Kita Melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage, itu standarnya satu," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu, 23 November 2022.

"Untuk nasabah-nasabah yang kaya, dia harusnya bisa menambah dengan mengkombinasikan iuran jaminan sosial asuransi sosial BPJS dengan yang swasta, dan yang bersangkutan harus membayar sendiri," ucapnya.

"Sedangkan yang miskin itu yang dibayarkan oleh pemerintah on top dari yang dasar, sehingga dengan demikian itu akan memastikan BPJS tidak kelebihan bayar dan kelebihan bayarnya tidak diberikan ke orang-orang yang seharusnya tidak dibayar," tuturnya menambahkan.

Baca Juga: Sebut Orang Kaya yang Pakai BPJS Kesehatan Bebani Negara, Pemerintah Libatkan Asuransi Swasta

Budi Gunadi Sadikin pun mengaku akan memeriksa kembali data peserta BPJS Kesehatan, dan melakukan sortir terhadap golongan orang-orang kaya.

"Saya sendiri Memang belum sempat mengurus banyak ke BPJS tapi saya sendiri nanti mau ngomong sama Pak Gufron, saya mau lihat 1.000 orang yang paling besar expense-nya di BPJS Saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya bayarnya berapa KVA, gitu ya kalau KVA-nya udah di atas 6.600 ya pasti itu adalah orang yang salah," ujarnya.

"Karena saya juga denger, sering sekali, banyak orang-orang yang dibayarin besar itu banyaknya ya mohon maaf ya orang-orang kadang-kadang konglomerat juga, orang-orang ini juga," kata Budi Gunadi Sadikin menambahkan.

Oleh karena itu, Kemenkes akan melakukan pendataan begitu menyelesaikan permasalahan Polio yang saat ini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Jadi nanti habis ini kalau udah agak sempet ini beres polionya, yang lainnya, nanti saya minta jawaban pengawas BPJS melakukan risk management yang lebih rinci, periksa itu siapa sih yang top 1.000 ininya paling banyak, kalau di perbankan biasa kita itu, kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, habis itu dapat NIK-nya paling gampang ngeliat sama listrik biasanya itu paling gampang, kalau nggak sama limit kartu kredit, itu bisa dilihat," tutur Budi Gunadi Sadikin.

"Oh yang paling banyak ini orangnya, lihat limit kartu kreditnya berapa. Kalau dia nggak punya, bener, tahu-tahu limit kartu kreditnya Rp100 juta, itu bukan orang yang tepat kita bayarin," ujarnya menambahkan.

Banyaknya orang-orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan itu pun membuat badan hukum milik pemerintah ini mengalami kerugian.

Baca Juga: Dua Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Mangkir dari Persidangan, Hakim: Selanjutnya Hadirkan Secara Paksa!

"Saya rasa itu yang mengakibatkan Kenapa BPJS juga bisa negatif, karena banyak spending-nya yang mungkin kita harus lihat apakah itu memang dibayarkan ke rakyat kita yang membutuhkan," kata Budi Gunadi Sadikin.

"Harusnya yang kita bayar memang orang-orang betul yang betul-betul tidak mampu, sedangkan yang mampu itu harusnya di-cover dengan asuransi swasta," ucapnya.

"Oleh karena itu coverage-nya enggak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti diambil oleh semua orang kaya karena orang kaya tahu ini 'Oh coverage-nya tinggi dan saya bayarnya murah, saya pakai BPJS saja'. Harusnya kalau mau ya dia bayarnya segini, tapi nanti kalau dia mau dengan swasta," tuturnya menambahkan.

Akan tetapi, Budi Gunadi Sadikin mengaku proses pelibatan asuransi swasta ke dalam BPJS Kesehatan ini masih memiliki PR yang harus dilakukan pemerintah.

"Yaitu kita harus mengkombinasikan antara asuransi swasta dengan asuransi BPJS itu yang sekarang permenkesnya mudah-mudahan juga kita keluarkan segera yang namanya coordination of benefit jadi antara asuransi swasta dengan asuransi BPJS bisa dikombinasikan pembayarannya maupun perhitungannya jadi di mata si kliennya itu Transparan saja dia sekali bayar nanti urusan sama rumah sakitnya bisa selesai," ujarnya.

"Nah mudah-mudahan dengan demikian kita tidak mengurangi layanan ke masyarakat tapi kita mendudukkan secara andil uang yang dikeluarkan negara itu benar-benar untuk masyarakat yang miskin bukan masyarakat yang kaya dan BPJS benar-benar bisa meng-cover seluruh masyarakat Indonesia secara sustainable kedepannya," kata Budi Gunadi Sadikin menambahkan.***