tirto.id - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu dengan perwakilan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Kamis (24/11/2022) kemarin. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas terkait harga ayam ras di tingkat peternak saat ini fluktuatif sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP), harga ayam di pasar Rp32.000 per kilogram (kg) seharusnya Rp35.000 per kg.

Zulhas begitu sapaan akrabnya menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena tidak seimbangnya supply-demand. Dia mengklaim terjadi surplus yang berlebih sebanyak 1 juta ton dalam setahun.

"Hal ini disinyalir dikarenakan tidak seimbangnya supply-demand, surplus pasokan yang berlebih, sekitar 1 miliar ekor atau setara 1 juta ton dalam setahun," katanya dikutip dari Antara, Jumat (25/11/2022).

Surplus yang dimaksud belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana pasca panen yang memadai. Seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage yang tidak mencukupi. Saat ini, seluruh perusahaan integrator hanya memiliki cold storage dengan kapasitas sekitar 30 ribu ton, serta RPHU sekitar 1 juta ekor per hari.

"Produksi dan pasokan pada tahun berjalan sebagian besar merupakan dampak dari importasi GPS atau indukan kakek-nenek pada dua tahun sebelumnya, di mana alokasi importasi ditetapkan oleh Kementan melalui rekomendasi teknis (sebagian besar importir merupakan anggota GPPU)," tuturnya.

Kemudian dia mengingatkan tentang kestabilan pangan dan pentingnya alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) atau buyut bibit ayam untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Zulhas menuturkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan prima hingga meminimalisir gagal usaha.

Tidak hanya itu, dia juga meminta peternak ikut menjaga stabilitas harga ayam untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga yang wajar untuk produk hasil yakni daging ayam ras hingga telur ayam ras. Lalu input produksi atau bibit dan pakan baik di tingkat eceran, konsumen maupun di tingkat peternak/produsen.

"Alokasi impor GPS untuk pengusaha UMKM. Jaminan pasokan cukup untuk kestabilan pangan dan kecukupan protein bagi warga Indonesia," bebernya.

Zulhas juga berharap para anggota GPPU melaksanakan kebijakan pengaturan populasi (cutting produksi) dengan penuh kejujuran dan sungguh-sungguh apabila diinstruksikan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Kemendag akan mengevaluasi permohonan Persetujuan Impor anggota GPPU apabila tidak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif," ujarnya.

BUMN dan UMKM akan Impor GPS Ayam 20% dari Kuota
Sementara, Ketua 4 GPPU Asrokh Nawawi menuturkan Zulhas akan mengizinkan BUMN dan UMKM mengimpor GPS ayam sebanyak 20 persen dari total kuota.

"Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini minta bahwa, memutuskan ada 20 persen kuota GPS akan dialokasikan untuk BUMN dan UMKM yang mampu," bebernya.

BUMN dan UMKM yang bisa mengimpor GPS ayam merupakan yang dinilai mampu, baik dari segi tata kelola hingga keuangan. Ia menilai kebijakan ini bisa membuat pemerataan sehingga konsumsi daging ayam per kapita per tahun bisa meningkat.

"Kebijakan baru Menteri Perdagangan supaya ada pemerataan, memberi kesempatan BUMN dan UMKM 20 persen supaya lebih merata sehingga kebutuhan konsumsi per kapita bisa tercapai, atau harusnya kan naik karena konsumsi baru 11,6 kg per kapita per tahun," pungkasnya.