Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa Kemendes PDTT mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya, termasuk 30% keterwakilan perempuan di perangkat desa.

Mendes PDTT saat menghadiri KUPI ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah beberapa hari lalu mengungkapkan, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang merupakan pemimpin informal. Untuk itu, peran KUPI sangat strategis dan dibutuhkan di desa.

Baca Juga: Realisasi Program 2022 Maksimal, Kemendes PDTT Tuai Pujian DPR

"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Gus Halim, sapaannya, berharap KUPI menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di desa.

Menurutnya, pembangunan 74.961 desa setara 91% wilayah Indonesia, serta 74% warga Indonesia tinggal di desa. Dengan begitu, menyelesaikan masalah di desa artinya totalitas menyelesaikan permasalahan bangsa. Di sisi lain, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Gus Halim mengungkapkan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.

"Fakta ini sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang relatif besar. Namun, berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut berbalik respons positif," ucapnya.

Selain itu, mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting, berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama. "Berbicara pendidikan desa berkualitas yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan. "Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.

Baca Juga: Kerja Nyata Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemensos Raih Penghargaan dari Kemendes PDTT

Sementara itu, pengelola Ponpes Hasyim Asy'ari yang juga tuan rumah KUPI ke-2, Nyai Hindun Anisah, menjelaskan bahwa peserta kongres mencapai ribuan dari berasal dari 31 negara.

"Ribuan peserta yang ikuti KUPI ke-2 berasal dari 31 negara seperti Indonesia, Singapura, India, Pakistan, Amerika, Australia, Kenya, Pakistan, Inggris, Philipina, Bangladesh, Malaysia, Hungaria, Gambia, dan Slovakia," kata Nyai Hindun.

Selain itu, ada dari Thailand, Netherland, Sri Lanka, Jerman, Tunisia, Pantai Gading, Burundi, Francis, Afrika Selatan, Finlandia, Nigeria, Afghanistan, Libya, dan Belanda.

Baca Juga: Ahok Sentil Anies Pintar Ngomong, Refly Harun Heran: Justru Itu Kelebihan