KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut pihaknya telah menerima 33 aduan dari masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tanpa tedeng aling-aling, Heddy menyebut dari 30 dari 33 aduan ditujukan ke Bawaslu kabupaten dan kota. 

Baca juga: Ini Obat Asam Urat yang Beredar di Apotik dan Kisaran Harganya

"Bawaslu sedang melakukan rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (panwascam). Kebanyakan pengadu mereka melaporkan karena ketidakpuasan," ungkap Heddy saat ditemui di Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (24/11). 

Heddy membeberkan sebagian besar pengadu yang tidak lolos rekrutmen merasa diberlakukan tidak adil. 

Contohnya, dalam tes tertulis, yang bersangkutan merasa mampu, namun hasil akhir nyatanya tidak lulus. 

"Padahal tes tulis bukan satu-satunya syarat. Ada tes wawancara. Itulah yang menimbulkan ketidakpuasan peserta," paparnya. 

"Pengaduan lain ada dugaan yang diloloskan panwascam itu diduga tidak layak dan tidak semestinya lolos panwascam. Karena mereka merangkap anggota pengurus parpol," tambahnya. 

Bahkan, ada yang mengadu bahwa terlapor merangkap sebagai perangkat desa. 

"Yang namanya penyelenggara pemilu, itu tidak boleh merangkap sebagai apapun. PNS tak boleh, pengurus yayasan, tidak boleh merangkap sebagai perangkat desa juga tidak boleh," tegas Heddy. 

Kemudian, laporan juga ditujukan ke KPU kabupaten dan kota. Terdapat tiga aduan, yang pertama soal rangkap rabatan. 

Salah satu anggota KPU kabupaten/kota diduga rangkap jabatan. 

"Yang kedua dugaan gratifikasi dalam rangka melakukan tugas-dugaan mereka di KPU kabupaten dan kota," tuturnya. 

Terakhir, adanya pergantian anggota DPRD di salah satu kota yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. 

"Pasti yang melapor ini yang merasa tidak puas," tandasnya. (OL-6)