Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Yaqut Choli Qoumas saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Senin malam (21/11).

“Pertama, layanan  publik  yang belum  maksimal sesuai  harapan masyarakat. Kedua, isu kecurangan yang ditengarai masih terjadi dalam layanan publik, pengadaan  barang  serta praktik transaksional  dalam  mutasi promosi jabatan,” ujar Yaqut dalam kegiatan dengan tema “Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile” itu.

Dikatakan Yaqut, pelayanan yang dianggap belum maksimal di antaranya masalah pernikahan, rujuk, masalah pencatatan waqaf, pelayanan haji, pembinaan  rumah ibadah, dan pendidikan keagamaan.

"Jadi ketika masyarakat kecewa dengan layanan yang kita berikan, dengan mudah masyarakat memberikan penilaian terhadap Kementerian Agama,” tuturnya.
 
Karena itu, Yaqut meyakini dengan digitalisasi layanan publik,  masyarakat tidak perlu bersentuhan langsung dengan petugas yang memberikan layanan. Cara ini dinilai bisa mencegah praktik korupsi dalam layanan publik.

"Di era digital ini, kita sudah tidak bisa bekerja dengan cara lama dengan cara konvensional, maka arah pelayanan publik ke depan haruslah terdigitalisasi," terangnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini mengatakan, masalah yang dihadapi di Kemenag sudah sedemikian menumpuk. Karena itu dia berharap seluruh aparatur Kemenag saat ini tidak menjadi bagian dari masalah di Kemenag. Tapi menjadi bagian solusi dari Kemenag.
 
Terlebih, dia merasa Kemenag belum optimal menjawab keluhan masyarakat lantaran masih bekerja dengan cara-cara konvensional dan belum terbiasa dengan digital.

“Hal ini kita juga terus perbaiki, saya perintahkan staf khusus untuk mengawal proses digitalisasi di Kemenag," katanya.

"Tanggal 25 (November) kita launching layanan digital Kemenag, saya ingin semua layanaan publik bisa diakses dalam genggaman,” demikian Yaqut.