Suara.com - Presiden Jair Bolsonaro dilaporkan akan mengajukan gugatan atas hasil pemilihan presiden Brazil bulan lalu di mana ia kalah dari Luiz Inacio Lula da Silva.

Al Jazeera melaporkan pada Selasa (22/11) bahwa pihak-pihak pendukung sang politikus sayap kanan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pemilihan Tinggi (TSE) Brazil dan meminta adanya “verifikasi luar biasa” atas hasil pemilihan.

Para sekutu Bolsonaro turut mengutip hasil audit yang mereka lakukan secara independen terkait proses pilpres putaran kedua pada 30 Oktober lalu, di mana Lula berhasil menang tipis atas sang petahana. Mereka mengeklaim audit tersebut menunjukkan adanya “kerusakan” pada beberapa mesin pemungutan suara elektronik yang berusia tua.

“Terdapat tanda-tanda kerusakan serius yang menimbulkan ketidakpastian dan membuat validasi hasil [pemilihan] sulit dilakukan,” sebut gugatan tersebut, yang juga meminta agar surat suara yang diproses melalui mesin-mesin itu “dibatalkan”.

Bulan lalu, otoritas terkait di Brazil mengumumkan bahwa Lula mendapatkan 50,9 persen suara dalam pilpres edisi terakhir.

Para pendukung garis keras Bolsonaro menolak untuk menerima hasil tersebut, dan para pengemudi truk bahkan memutuskan untuk membuat blokade sebagai bentuk protes yang menyebabkan gangguan besar pada transportasi barang, termasuk makanan dan bahan bakar.

Beberapa hari setelah hasil tersebut diumumkan, Bolsonaro tidak secara terbuka mengakui kekalahannya tetapi juga tidak menentang hasil pemungutan suara. Namun, ia menyetujui adanya proses transisi kekuasaan.

Sebelum pilpres tersebut digelar, Lula mengatakan dirinya berharap Bolsonaro dapat berbesar hati dalam menerima hasil pemilu, termasuk kemungkinan mengalami kekalahan.

“Jika Bolsonaro kalah dan ingin menangis … saya kalah dalam tiga pemilu,” kata Lula, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden dalam dua periode, yaitu dari tahun 2003 hingga 2010, pada 24 Oktober. “Setiap kali saya kalah, saya pulang. Saya tidak terus mengutuk dan gelisah.”

Bolsonaro telah berulang kali mengatakan, tanpa disertai bukti, bahwa sistem pemungutan suara elektronik di negara itu rentan terhadap kecurangan.