FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Perum Bulog berencana akan melakukan impor beras premium lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk tahun 2022 tercatat menipis. Namun, impor baru akan dilakukan apabila suplai sebanyak 600 ribu ton beras dari Kementerian Pertanian (Kementan) tidak terpenuhi.

Sebelumnya, Kementan diminta DPR RI untuk membantu Bulog menyerap beras dalam negeri agar CBP tahun 2022 segera terpenuhi. Per 22 November 2022 stok beras di gudang Bulog hanya sebesar 594.856 ton. Padahal amannya, CBP Bulog hingga akhir tahun 2022 harus menyimpan sebanyak 1,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pada awal November, pemerintah telah membuka opsi melakukan importasi apabila kebutuhan beras dalam negeri tidak mencukupi. Namun, Buwas menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal agar importasi itu tak terjadi dan berupaya mencukupi dari produksi petani Indonesia.

“Kalau besok 6 hari tidak ada suplai sebesar 600 ribu ton, ya tetap itu (impor). Saya tidak mau main-main soal pangan,” kata Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ID Food, Rabu (23/11).

Buwas menjelaskan, opsi importasi muncul akibat dari sebagian wilayah di Indonesia yang sudah selesai masa panen padi. Bahkan, di sejumlah wilayah justru mengalami gagal panen, seperti di Sulawesi Selatan dan Lampung.

Akibatnya, lanjut Buwas, stok CBP yang diserap dari petani tidak sampai pada kebutuhan Bulog mencapai 550 ribu ton. Hal ini dikarenakan stok beras dalam negeri sudah berada di tangan para pengepul hingga pengusaha beras.

Buwas menegaskan, opsi impor dipilih bukan karena tidak berpihak pada petani Indonesia. Namun, kata dia, karena dirinya sudah mencoba melakukan pendekatan ke pengusaha-pengusaha beras dan hasilnya nihil.

“(Pengusaha-pengusaha beras) tidak bersedia memberikan (beras) kepada kita dengan harga komersil karena mereka harus menjaga suplainya untuk pasar. Jadi ini fakta di lapangan, bukan kita tidak berpihak pada petani. Justru saya sangat berpihak pada petani, buktinya 4 tahun terakhir Bulog itu CBP-nya dari dalam negeri dan tidak pernah impor,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjelaskan pentingnya pasokan beras pemerintah. Pasalnya pasokan beras tersebut akan menjadi kontrol stabilitas pangan di dalam negeri.

Bila memang dibutuhkan impor, Arief menegaskan itu harus dilakukan tepat waktu. “Tidak boleh terlambat karena impor perlu waktu karena kita tidak boleh main-main dengan pangan nasional,” tegas Arief.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi suplai cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 600 ribu ton dari pasokan dalam negeri. Jika tidak memenuhi dalam waktu yang ditentukan, data Kementan terkait stok beras dalam negeri dinyatakan tidak valid.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak RDP hari ini tidak terpenuhi, maka data dari Kementerian Pertanian tidak valid,” kata Sudin saat membacakan keputusan RDP di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/11).

Adapun alasan Kementan diberi mandat untuk menyuplai CBP lantaran datanya menyebut bahwa Indonesia masih memiliki stok beras yang cukup. Sementara menurut data Bulog, stok beras sangat sulit diperoleh di dalam negeri lantaran sejumlah perusahaan beras enggan menjual komoditasnya ke perusahaan pelat merah. (jpg/fajar)