JawaPos.com-Komisi IV DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memenuhi suplai cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 600 ribu ton dari pasokan dalam negeri. Jika tidak memenuhi dalam waktu yang ditentukan, data Kementan terkait stok beras dalam negeri dinyatakan tidak valid.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, sesuai dengan kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan ID Food.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 hari sejak RDP hari ini tidak terpenuhi, maka data dari Kementerian Pertanian tidak valid,” kata Sudin saat membacakan keputusan RDP di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/11).

Untuk diketahui, stok CBP di gudang Bulog semakin menipis. Per 22 November 2022 stok beras di gudang Bulog hanya sebesar 594.856 ton. Padahal amannya, CBP Bulog hingga akhir tahun 2022 harus menyimpan sebanyak 1,2 juta ton.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas blak-blakan mengungkapkan bahwa Kementan sempat ingkar janji untuk menyediakan beras. Sebelumnya, Kementan bersedia menyuplai beras dalam negeri untuk Bulog dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Presiden Joko Widodo pada Selasa, 8 November 2022.

“Pada saat itu, ada yang janji di depannya Pak Menko bahwa dalam kurun waktu 1 minggu akan menyetor beras 500.000 ton untuk Bulog. Pak Wandi (Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Suwandi), kan pada saat itu?,” ujar Buwas.

Buwas menjelaskan, alasan Kementan diberi mandat untuk menyuplai CBP lantaran datanya menyebut bahwa Indonesia masih memiliki stok beras yang cukup. Sementara menurut data Bulog, stok beras sangat sulit diperoleh di dalam negeri lantaran sejumlah perusahaan beras enggan menjual komoditasnya ke perusahaan pelat merah.

Padahal, Buwas mengatakan Bulog telah siap membeli dengan harga komersil. Namun fakta di lapangan, stok tersebut sudah berada di perusahaan swasta. “Saat ini, sudah tidak ada panen, Pak. (Beras) sudah ada di pengepul-pengepul. Sudah ada di pengusaha-pengusaha beras. Ini faktanya seperti itu,” tuturnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, tugas penyerapan beras tak lagi merupakan inisiatif Bulog. “Jadi itu bukan tugas yang diinisiatif Bulog, tapi justu ini tugas dari negara kepada Bulog untuk menyediakan beras 1-1,2 juta ton,” tandas Buwas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai saat ini kondisi ketahanan pangan nasional terancam karena stok beras Perum Bulog terus menipis. Jika Bulog tidak bisa menambah stok beras hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun, akan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

Arief mengatakan, saat ini Bulog mengaku sulit untuk menyerap beras hingga 1,2 juta ton. Ia menilai, seharusnya penyerapan beras sudah maksimal dilakukan sejak semester pertama.

“Kalau hari ini menyerap 1,2 juta ton sulit. Mencari gabah dengan harga Rp 4.200 sulit. Harga gabah di atas Rp5.000, bahkan ada yang Rp 5.500. Tentunya ini rebutan gabah di market,” ujar Arief. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri