JawaPos.com – Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang ditunggu-tunggu publik akhirnya memasuki tahap peletakan batu pertama (ground breaking). Pembangunan PDN pertama ini ditargetkan selesai pembangunannya dalam dua tahun mendatang.

“Pembangunan PDN pertama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal efektif kontrak, atau akan selesai minggu ketiga di bulan Oktober pada 2024,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat Ground Breaking Ceremony Pembangunan Pusat Data Nasional (Strengthening of e-Government) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11).

Berlokasi di Kawasan Deltamas (Industrial Estate), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pusat data nasional ini memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 terabyte. Untuk tahap awal power supply yang disiapkan sebesar 20 megawatt, kemudian akan ditingkatkan menjadi 80 megawatt.

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan, pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen.

Menteri Johnny berharap pusat data ini dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, demi mewujudkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan kebijakan publik berbasis data.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis, Arnaud Tripet, dan President Director Ellipse Project, Olivier Picard.

Diketahui, pemerintah saat ini memiliki 27.000 lebih aplikasi yang datanya tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya PDN seluruh data pemerintah akan disimpan dalam satu tempat.

Di sisi anggaran, menurut Menkominfo, kehadiran PDN dapat menghemat APBN. Disebutkan saat ini ada 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Kehadiran PDN akan menggantikan ribuan pusat data tersebut.

Sementara Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan mengatakan 27.000 lebih aplikasi dan 2.700 pusat data pemerintah tersebut dinilai jumlah yang sangat besar sehingga sulit untuk dikelola dan diintegrasikan.

“Oleh karena itu, PDN memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan berbasis digital (e-governance) menjadi lebih efisien,” kata Dirjen Semuel.

Target waktu penyelesaian pembangunan PDN disebutkan cukup ketat yaitu selama 24 bulan, dan harus memenuhi standar nasional, yaitu Standar Pusat Data SNI 81799:2019 dan Standar Internasional Uptime Insititute, ANSI/TIA 942-B dengan Strata 4/Tier-4/Rated-4 yang merupakan level tertinggi untuk keamanan pusat data.

Sedangkan Ketua Tim PDN Direktorat LAIP Kominfo, Ade Frihadi mengatakan pembangunan pusat data menggunakan skema Design, Supply, dan Installation (DSI). Setelah ground breaking akan dilanjutkan dengan fase desain oleh pihak Ellipse Project sambil mengurus perijinan untuk lingkungan atau AMDAL dan ijin pendirian gedung dengan Pemda Bekasi. Fase ini ditargetkan selesai dalam tempo tiga bulan.

“Kemudian tahap konstruksi akan dimulai di awal tahun 2023. Paralel juga dilakukan pematangan lahan, pemasangan pagar, networking, soil test, dan lain-lain. Setelah konstruksi selesai dilanjutkan dengan integrasi perangkat IT yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan atau di bulan Oktober 2024 dan sudah bisa digunakan pada tahun 2025,” ungkap Ade.

Seperti diketahui, Kemkominfo akan membangun fasilitas pusat data di empat lokasi. Pusat data di Bekasi merupakan pusat data pertama yang dibangun oleh Pemerintah.

Pusat Data yang kedua akan dibangun di kawasan Nongsa Digital Park, Batam. Kawasan ini dipilih karena dinilai sudah memiliki infrastuktur yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dan sekitarnya ke kawasan barat Indonesia.

Selanjutnya, pusat data ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mendukung pusat pemerintahan baru di IKN Nusantara. Terakhir, pusat data keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang nantinya akan menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur