Jember (beritajatim.com) – Pantai Watu Ulo yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) yang dikelola Perhutani sama-sama memiliki potensi luar biasa dan saling melengkapi. Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dan hadir dalam pengelolaan lokasi wisata.

Papuma dan Watu Ulo memiliki aspek pendukung seperti usaha-usaha produktif masyarakat. “Tentunya kami punya amanah dari bupati, bagaimana mengembangkan potensi di Jember,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember Harry Agustriono.

Harry menginginkan adanya kajian bersama yang dilakukan pemda dan Perhutani terhadap potensi wisata pantai, mulai dari Payangan, Watu Ulo, hingga Papuma. “Di sana (Papuma) ada ruang parkir kendaraan yang terbatas. Kalau terlalu banyak orang ke sana, juga akan mengganggu isu lingkungan, konservasi terhadap alam,” katanya.

Harry punya konsep menjadikan Pantai Watu Ulo seperti Jimbaran, Bali. “Kami akan kembangkan Jimbaran kecil. Kami coba atur teman-teman (pengusaha kecil) menjadi bagian dari itu dan mengembangkan kawasan pantai seperti Jimbaran di Bali. Nanti akan ada kegiatan wisata di sana. Hulir mudik kendaraan harus dibatasi,” katanya.

Harry berharap kawasan destinasi wisata di pantai selatan yang meliputi Pantai Watu Ulo dan Papuma bisa naik kelas. “Bukan hanya berkutat pada tiket saja. Potensinya luar biasa, karena bisa terintegrasi dan saling melengkapi,” katanya.

Saar ini, harga tiket masuk Papuma menjadi isu.Pengunjung diharuskan membeli tiket seharga Rp 25 ribu per orang. Selain itu masih ada tiket lain untuk kendaraan, tiket masuk Gua Lowo, Puncak Siti Tinggil, vila, dan berkemah. “Kami ikut terimbas. Sebagian masyarakat yang bertemu kami mengeluhkan tiket mahal dan sebagainya. Memang benar, kami ada di sini, tapi yang mengelola bukan kami,” kata Harry.

Isu berikutnya adalah konservasi. “Di situ ada binatang endemik, lutung atau budeng. Ada monyet yang seringkali berkonflik dengan wisatawan. Ini masalah konservasi yang perlu perlindungan. Di kawasan wisata, selain bersih dan aman, kelestarian lingkungan harus dipertahankan,” kata Harry.

Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam usaha pariwisata. Pengembangan destinasi tidak harus dengan anggaran daerah. “Kita bisa ajak sponsorship. Kami menyadari anggaran APBD terbatas,” kata Harry.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono bersyukur Bupati Hendy Siswanto membuka ruang pengelolaan pariwisata pantai. Ia berharap ada kepemilikan bersama dalam pengelolaan wisata pantai Papuma. “Pemkab Jember terlibat,” katanya.

Siswono ingin Pemkab Jember hadir, sehingga membuat masyarakat nyaman, “Pemkab hadir meningkatkan sarana-prasarana jalan dan lingkungan. Pemkab seharusnya hadir dalam pembinaan masyarakat setempat,” katanya.

Tuti Yoppi Punu, Manajer Pengelolaan Destinasi dan Pemasaran Kesatuan Bisnis Mandiri Ekowisata Perhutani Jawa Timur, mengatakan, siap membangun perjanjian kerja sama dengan Pemkab Jember. “Di lokasi wisata yang dikelola Perhutani di wilayah lain, kami juga bersinergi dengan pemkab,” katanya.

KBM Perhutani Jatim selama ini mengelola Papuma. “Kami mematuhi semua aturan yang ada, terkait perpajakan dan lain-lain. Kami amat tunduk terhadap pembayaran pajak yang kami setorkan ke Badan Pendapatan Daerah Jember,” katanya.

“Nominalnya bervariasi. Sejak 2016 sampai 2021, antara Rp 350-450 juta per tahun. Namun kami menyetorkannya per bulan. Jadi kalau ada yang menyampaikan kami tidak berkontribusi sama sekali, tidak seperti itu. Memang ada surat dari Bapenda yang menyatakan kami sudah membayar pajak, tidak ada tanggungan,” kata Tuti. [wir/suf]