loading...

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid. FOTO/IST

JAKARTA - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa soal potensi gerakan radikal terorisme menjelang Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024 . BNPT akan melakukan berbagai upaya guna mencegah dan meminimalisir potensi ancaman gerakan radikal terorisme agar tidak berkembang dan menggangu stabilitas politik Tanah Air.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi tadi tidak berkembang," kata Ahmad Nurwakhid dalam diskusi Garda Nasionalis bertajuk Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024 di Museum Nasional,Sabtu(19/11/2022).

Hal ini ibuktikan BNPT dalam pelaksanaan gelaran G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 yang berjalan aman, lancar, dan sukses dalam mengeliminasi potensi ancaman aksi radikalisme seminimal mungkin.

Baca juga: KTT G20 Sukses, Kepala BNPT Apresiasi Jajaran Pengamanan

"Karena faktor utama yang memicu (ancaman radikal terorisme) adalah politisasi agama, atau politik identitas. Ini yang harus dimitigasi, harus dicegah jangan sampai merebak atau berkembang politisasi agama atau politik identitas ataupun politik kebencian," kata alumnus Akpol 1989 ini.

Nurwakhid menyebut BNPT telah membangun kesiapsiagaan nasional guna mengantisipasi segala bentuk gangguan, ancaman, dan hambatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 dari segala aksi terorisme dan radikalisme dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Tentu kami sesuai dengan amanah Undang Undang No 5 Tahun 2018 tetang Penanggulangan Terorisme, maka kami selalu membangun kesiapsiagaan nasional, membangun jiwa nasionalisme, penerapan kontra radikalisasi, baik itu kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dan tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam kebijakan Pentahelix BNPT," katanya.

Mantan Kapolres Gianyar ini juga menyebut tidak menutup kemungkinan ke depannya BNPT akan melakukan dialog dan koordinasi dengan partai politik sebagai peserta dalam Pemilu 2024. Menurutnya, radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

Nurwakhid berharap agar Indonesia segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dan mengancam Pancasila. Dengan adanya regulasi tersebut, maka pencegahan paham radikal dan terorisme tidak hanya terbatas melalui program soft-approach.

"Lebih dari itu, pencegahannya bisa dimaksimalkan dengan upaya law-enforcement atau yang sering disebut dengan istilah pre-emptive justice melalui regulasi yang kuat," kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.

(abd)