Untuk itu, PT KAI (Persero) berharap Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun bisa cari maksimal Desember tahun ini, sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 

-

-

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini masih dalam proses pembahasan kembali dengan parlemen.

"Proses pencairan PMN untuk PT KAI dalam rangka penyelesaian KCJB masih akan dibahas kembali bersama Komisi XI DPR dan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan pencairan," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tri Wahyuningsih kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/11/2022).

Sehingga belum dapat dipastikan karena masih harus didalami oleh DPR.

Sebelumnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI bersama Wakil Menteri BUMN II (1/11/2022), disetujui pemberian tambahan PMN tahun 2022 berasal dari cadangan investasi 2022 senilai Rp 17,48 triliun, kepada beberapa BUMN.

Namun tambahan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diusulkan sebesar Rp 3,2 triliun, untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia untuk proyek KCJB, dinyatakan masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Atas rencana tambahan PMN tersebut (tambahan PMN PT KAI untuk KCJB) akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI (Persero) dan PT KCIC," kata Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, dikutip dari website parlemen pada Kamis (17/11/2022).

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pencairan PMN akan berdampak pada nasib proyek kereta cepat tersebut. 

"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Didiek di hadapan Komisi VI DPR RI, Rabu lalu (9/11/2022).

Mengutip paparan KAI, jika tidak terdapat kepastian terhadap pendanaan cost overrun, akan berpengaruh pada kondisi cash flow para kontraktor untuk dapat menyelesaikan proyek pada Juni 2023.

Ini berarti, proses pembangunan dapat kembali mengalami perlambatan atau terhenti. Padahal, ditargetkan pada pertengahan 2023 masyarakat sudah bisa menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya 36 menit dari 3 jam dengan kereta ini.

Didiek menjelaskan, karena keterbatasan keuangan dari sponsor Indonesia, telah tercapai kesepakatan dengan pihak NDRC) supaya struktur pendanaan cost overrun dilakukan dengan skema 25% ekuitas, dalam hal ini konsorsium Indonesia-China. Dan, 75% dari pinjaman.

Di mana porsi Indonesia dalam ekuitas sebesar 60% atau senilai Rp 3,2 triliun yang diusulkan bersumber dari PMN kepada KAI. Sedangkan Rp 2,14 triliun bersumber dari ekuitas pihak China yang memiliki porsi 40%.

Sisanya sekitar Rp 16 triliun dari pembengkakan biaya akan diupayakan dari pinjaman yang berasal dari China Development Bank (CDB).

Sementara Komisi XI DPR RI masih belum merespon kapan pembahasan atau pendalaman mengenai PMN yang akan diberikan, saat dikonfirmasi kepada Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara, Anggota Komisi XI Eriko Sotarduga, hingga Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. 

-