Harianjogja.com, JAKARTA—Para pemimpin hak-hak sipil mendesak pengiklan besar menghindari Twitter setelah Elon Musk membuka blokir akun mantan Presiden AS Donald Trump.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (22/11/2022), para aktivis menilai Elon Musk sudah melanggar janji yang dia buat kepada mereka dalam pertemuan tertutup mengenai ujaran kebencian dan informasi palsu awal bulan ini.

Elon mengatakan akan membuat dewan moderasi konten sebelum dia membuat keputusan untuk memulihkan akun kontroversial. Dia mengundang semua kelompok hak-hak sipil yang hadir untuk bergabung.

Beberapa pekan kemudian, mereka mengatakan tidak ada tindak lanjut dari Elon tentang usulan dewan tersebut. CEO Tesla dan pemilik baru Twitter tersebut mengaktifkan kembali akun Trump berdasarkan hasil jajak pendapat Twitter yang diposting oleh Elon sendiri beberapa waktu lalu.

Wakil presiden Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (ADL) Yael Eisenstat mengatakan mendapat komitmen Elon Musk tidak akan memberhentikan siapa pun sampai dia memiliki proses yang transparan.

"Sangat jelas bahwa melakukan jajak pendapat di Twitter bukanlah proses yang transparan, terutama karena tidak ada informasi tentang siapa yang memilih dalam jajak pendapat tersebut." lanjutnya.

Yael mengatakan ADL sedang mengevaluasi kembali hubungannya dengan Twitter, termasuk posisinya di dewan kepercayaan dan keamanan perusahaan dalam proses akuisisi Elon.

Co-CEO dari kelompok hak digital Free Press Jessica Gonzalez mengatakan Elon Musk telah mengingkari setiap janji yang dia buat kepada para pemimpin hak-hak sipil dan pengiklan.

"Elon Musk adalah miliarder sembrono dan tidak menentu yang menempatkan keinginannya di atas kepedulian terhadap kesejahteraan komunitas online,” tegasnya.

Dia mendesak pengiklan yang peduli dengan keamanan merek untuk bergabung dengan eksodus perusahaan yang telah menarik iklan mereka dari Twitter.

Sejumlah merek, termasuk Balenciaga SA, General Mills Inc., Pfizer Inc. dan Grup Volkswagen, telah menghentikan belanja iklan mereka di Twitter karena perusahaan mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Elon Musk.

Beberapa pengiklan teratas platform, termasuk induk Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. dan Amazon.com Inc., belum membuat pengumuman publik tentang apakah mereka akan berhenti beriklan.

Selain itu, Presiden NAACP Derrick Johnson meminta pengiklan yang tersisa untuk menghentikan belanja iklan mereka untuk sementara.

"Di Twittersphere Elon Musk, Anda dapat menghasut pemberontakan di Capitol Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan kematian banyak orang, dan masih diizinkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan konspirasi kekerasan di platformnya," kata Johnson.

Menurut Johnson, setiap pengiklan yang masih mendanai Twitter harus segera menghentikan semua iklan.

"Jika Elon Musk terus menjalankan Twitter seperti ini, menggunakan polling sampah yang tidak mewakili rakyat Amerika dan kebutuhan demokrasi kita. Tuhan tolong kita," lanjutnya.

Meskipun akunnya dipulihkan, Trump sejauh ini menolak untuk kembali ke Twitter dengan alasan keraguan tentang kelangsungan platform media sosial tersebut di bawah Elon Musk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com