SAAT ini, Anies Baswedan hanya butuh warga Nahdlatul Ulama alias NU. Sebab, ada tembok yang menghalangi Anies untuk masuk ke warga NU. Khususnya NU Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.

Problemnya bukan pada Anies. Tapi, karena di Pilgub DKI 2017 Anies diusung oleh PKS dan didukung oleh Habib Rizieq Shihab (HRS), maka Anies harus menerima konsekuensi politiknya.

Hubungan NU dan PKS belum sepenuhnya pulih. Bagi PKS, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi NU, PKS dianggap sebagai ancaman bagi ritual dan ajaran NU. Juga ancaman bagi suara PKB.

Tuduhan sebagian warga NU bahwa PKS itu wahabi sudah mendarah daging. Padahal, PKS tidak punya hubungan baik ideologi, ajaran, maupun politik dengan wahabi. Butuh waktu untuk terus memberi penjelasan kepada warga NU tersebut.

Langkah PKS untuk mengadakan lomba kitab kuning, merayakan maulid nabi, mengadakan shalawat bersama ini bagian dari upaya PKS mendekati warga NU. Langkah ini sudah seharusnya dilakukan mengingat kantong suara NU cukup besar.

Sementara dengan HRS, ini terkait dengan Gus Dur di waktu lalu. HRS pernah dianggap "berseteru" dengan Gus Dur. Ini membuat warga NU, terutama kelompok Gus Dur-ian tidak terima. Luka lama ini seperti belum sepenuhnya sembuh.

Ketika PKS dan HRS mendukung Anies di Pilgub DKI 2017, maka luka sejarah seolah terasa kembali. Dari sini, muncullah stigma terhadap Anies sebagai tokoh yang diusung oleh kelompok garis keras. Anies dituduh sebagai orang yang memainkan politik identitas.

Pasalnya, sebagian para pendukung Anies terutama dari kelompok HRS menolak Ahok sebagai gubernur di antaranya karena alasan agama. Meski Anies sendiri sama sekali tidak pernah menyinggung soal agama terkait dengan pilgub maupun pilpres.

Stigma dan tuduhan terhadap Anies ini rupanya memang dirawat oleh kelompok politik tertentu. Tujuannya untuk menjegal Anies nyapres 2024. Analisis ini klir dan bisa diidentifikasi indikatornya.

Meski Anies sudah membuktikan kinerjanya lima tahun di DKI dengan mengayomi dan berlaku adil terhadap semua kelompok, stigma politik identitas belum sepenuhnya bisa dinetralisir terutama di sebagian kalangan warga NU Jateng dan Jatim.

Secara politik, stigma ini serius, meskipun sesungguhnya mudah diatasi. Stigma politik identitas seketika akan hilang jika pertama, Anies mengambil cawapres dari NU.

Khofifah, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Yeni Wahid punya peluang untuk jadi cawapresnya Anies. Jika satu dari empat tokoh NU itu jadi cawapres Anies, maka stigma politik identitas, Islam kanan-radikal dan intoleran rontok dengan sendirinya.

Kedua, semua stigma negatif terhadap Anies juga akan sirna jika PKB ikut mengusung Anies. PKB gabung, Anies aman dari semua stigma berbau SARA itu.

Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan sangat besar kemungkinannya. Sebab, kecil peluangnya  Muhaimin jadi cawapresnya Prabowo. Tanpa diakomodir menjadi cawapres Prabowo, Muhaimin kemungkinannya akan cabut koalisinya dari Gerindra.

Soal tuduhan politik identitas, Islam kanan-radikal dan intoleran adalah persepsi politik yang sengaja dibangun dan dirawat untuk menjatuhkan Anies di Pilpres 2024.

Tuduhan ini secara substansial tidak memiliki dasar dan bukti. Ini hanya persepsi yang terus digaungkan oleh tertentu, terutama di kalangan warga Nahdhiyin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.

Satu-satunya cara untuk menetralisirnya adalah dengan mengambil cawapres dari NU atau Anies diusung oleh PKB. Kalau ini dilakukan, Anies dan timnya tidak perlu kerja keras untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Kemenangan akan mudah dibaca sejak awal.

Intinya, Anies butuh legitimasi dari warga NU jika ingin menang lebih mudah di Pilpres 2024. 

OLEH: TONY ROSYID

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Foto: Anies Baswedan di Alun-alun Ciamis/Ist

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.