Samrut Lellolsima | Selasa, 22/11/2022 15:10 WIB

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memerangi praktik politik identitas berbalut SARA dalam Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang.

“Pertama agama itu murni. Agama itu sumber nilai, menjadikan agama sebagai kompas moral boleh, dan malah bagus. Politisasi agama setuju jangan dikedepankan,” kata Mardani saat dihubungi pada, Selasa (22/11).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, PKS menjadi agama sebagai pengarah dalam menjalankan praktik-praktik politik berdasarkan nilai positif. Bahkan, Mardani meminta agar praktik-praktik politik dilakukan dengan cara yang baik untuk mendapatkan tujuan yang baik pula.

“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai. Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Executive Partner Politik Indonesia, AB Solissa mengatakan pernyataan Presiden Jokowi agar para kandidat Capres dan Cawapres mengutamakan ide dan gagasan dalam berdebat adalah satu langkah yang progresif, dan harus dilakukan oleh para kandidat Capres dan Cawapres.

“Terkait dengan pernyataan Pak Presiden untuk suksesi Pilpres 2024 agar para kandidat capres-cawapres mengutamakan ide dan gagasan adalah sebuah langkah progresif dari seorang presiden yang harus kita hormati,” kata AB Solissa.

Menurut pemegang gelar magister komunikasi politik dari Universitas Paramadina itu, peringatan Presiden Jokowi agar para kandidat Capres dan Cawapres menghindari politik SARA sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi yang sehat.

“Menurut saya, pernyataan ini layak diberikan apresiasi. Positioning statment Jokowi inilah yang sebenarnya ditunggu oleh publik jelang Pilpres 2024 nanti,” ucapnya.

Dikatakan peneliti senior Centris ini, imbauan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan politik SARA atau politik identitas, bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antar sesama anak bangsa, dimana perpecahan itu sudah terjadi sejak Pemilu-Pemilu sebelumnya.

“Apa yang disampaikan oleh presiden harus menjadi catatan bagi semua kandidat capres maupun cawapres. Residu konflik saat Pilpres 2014 dan 2019 harus diakhiri,” ujarnya.

Dijelaskan Solissa, Pilpres 2024 harus dijadikan sebagai momentum perubahan dan pemersatu, terkhusus buat para Capres dan Cawapres untuk mengutamakan ide dan gagasan, agar yang terpilih nanti menjadi Presiden semua golongan, bukan hanya satu golongan.

“Pilpres 2024 menurut saya harus dijadikan momentum sekaligus role model bagi terwujudnya demokrasi yang guyub, adem serta demokratis, sehingga presiden yang terpilih nantinya betul-betul diharapkan oleh kita semua,” jelasnya.

Ditegaskan Solissa, para politisi baik Capres-Cawapres, calon kepala daerah hingga calon anggota legislatif tidak boleh menggunakan politik identitas, karena hal tersebut sangat berbahaya bagi kerukunan antar sesama anak bangsa.

“Politik identitas berbasis apapun; agama, ras, suku, bahkan secara sektoral kedaerahan harus dihentikan,” tegasnya.

“Praktek politik semacam ini tak akan membawa konstribusi apapun, justru yang terjadi hanyalah menguatnya pembelahan dan polarisasi di masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan suasana calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan para capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

"Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak jangan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII di Solo Jawa Tengah, Senin (21/11).