PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) melakukan politik SARA hingga politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang.

Presiden Jokowi meminta agar para capres dan cawapres yang akan bertarung di Pemilu 2024 turut menjaga situasi politik di Indonesia agar tetap kondusif.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar para capres dan cawapres yang ikut serta pada kontestasi politik Pemilu 2024 mendatang untuk melakukan politik-politik gagasan dan politik-politik ide.

Baca Juga: Uu Ruzhanul Ingin PPP Usung Ridwan Kamil Jadi Capres 2024

Arahan Presiden Jokowi agar pasangan capres – cawapres di Pemilu 2024 menjaga kekondusifan situasi politik tanah air disampaikan saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin 21 November 2022.

“Jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan kondusifitas situasi politik jelang Pemilu 2024 sangat penting bagi Indonesia mengingat kondisi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga: Singgung Pilpres 2024 di HUT Perindo, Jokowi: Kelihatannya Setelah Ini Pak Prabowo

“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusifitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget tapi jangan panas,” ujarnya.

Kepala Negara menyebut saat ini sebanyak 14 negara sudah mengantre untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) guna mengatasi masalah perekonomian di negara masing-masing.

Baca Juga: Menteri Mau Nyapres di Pemilu 2024, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Tetap Harus Diutamakan

“Dan 28 negara ngantre di depan pintunya IMF, diperkirakan sampai angka 66, dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya, enggak mungkin karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu,” bebernya.***