Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)

Solo, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani ikut mengisi diskusi yang diadakan dalam Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Saat menjadi pemateri diskusi, ia menyampaikan sejumlah pesan kepada pengusaha-pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.

Pembukaan Munas HIPMI XVII digelar di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11). Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepala lembaga negara, menteri-menteri, hingga kepala daerah hadir dalam pembukaan Munas HIPMI hari ini.

Puan menjadi pemateri untuk forum dialog ekonomi dan bisnis I di Munas HIPMI XVII dengan tajuk ‘Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik serta Keamanan Global’. Puan menjadi pamateri diskusi bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah tokoh nasional lain lainnya yang hadir dalam Munas HIPMI antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Wali Kota Medan yang juga kader HIPMI Bobby Nasution.

Membuka pemaparannya, Puan memuji pelaksanaan Munas HIPMI yang berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh nasional dalam satu waktu.

“Hebatnya HIPMI bisa ngumpulin Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya juga senang datang ke sini, rasanya seperti pulang kampung karena Solo adalah Dapil saya,” ungkap Puan.

Pada diskusi ini, Puan menyinggung soal pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah dilanda pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Menurutnya, percepatan pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial adalah berkat berbagai upaya dari seluruh komponen bangsa.

“Terjaganya momentum pemulihan ekonomi ini tentunya tak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Baik Pemerintah, swasta, TNI, Polri, serta masyarakat, termasuk HIPMI, dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19,” kata Puan.

Terkait HIPMI, Puan menyebut pengusaha merupakan komunitas yang berani mengambil keputusan dan mengambil risiko. Sebab setiap usaha selalu dimulai dari keberanian menjalankan usaha dan menanggung risikonya, apalagi HIPMI memiliki moto ‘Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha’.

“Moto tersebut bermakna bahwa kader-kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Puan mengatakan, kemajuan bangsa dan negara tidak dapat dicapai hanya oleh kerja Pemerintah saja. Ia menegaskan, diperlukan kerja bersama dari seluruh anak bangsa dan komponen bangsa.

“HIPMI, sebagai komponen bangsa yang ikut menggerakkan roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan dapat ikut kerja bersama, bergotong royong, membangun kemajuan Indonesia,” tutur Puan.

“Masih banyak permasalahan dan tantangan yang kita hadapi untuk dapat mewujudkan Indonesia maju di segala bidang. Oleh karenanya, beberapa agenda strategis ke depan perlu diperkuat dan dipertajam,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Agenda strategis yang dimaksud Puan antara lain dalam hal pembangunan karakter bangsa Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata. Ia menambahkan, saat ini Indonesia sudah lepas dari lower middle-income country dan masuk menjadi upper middle-income country.

“Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini kita dapat optimis menuju High Income Country,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menyinggung gejolak ekonomi dunia yang saat ini memperlihatkan terjadinya krisis pangan dan energi. Menurut Puan, hal itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk memperkuat upaya pada peningkatan produktivitas pangan dan industri pangan sehingga Indonesia memiliki kedaulatan pangan.

“Kita juga memahami bersama bahwa masih sangat dibutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan Indonesia,” terang Puan.

“Diperlukan skema kerja sama Pemerintah dan swasta yang dapat memberikan ruang bagi swasta untuk ikut membangun infrastruktur di daerah,” sambungnya.

Puan menyebut, disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi. Baik antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, hingga desa dengan kota.

“Pemanfaatan ‘Bonus Demografi’ yang terjadi pada 2022 sampai 2035 juga masih belum optimal dan membutuhkan penguatan pembangunan SDM Indonesia. Serta kapasitas inovasi, daya saing, dan penguasaan teknologi yang masih perlu diperkuat,” ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai salah satu agenda strategis Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

“Serta menjadi simbol identitas nasional dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan.

Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, menurut Puan, membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik. Tak hanya itu, keberhasilan pembangunan IKN Nusantara dinilai sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

“Untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional,” tambahnya.

Sementara itu dalam memperkuat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, Puan menilai dibutuhkan regulasi, industri, dan ekosistem dunia usaha yang adaptif dengan kebutuhan situasi dan kondisi saat ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomian nasional.

“Dalam meningkatkan Produktivitas perekonomian nasional juga diperlukan pasar nasional yang kondusif. Oleh karenanya, perlu upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditi nasional,” jelas Puan.

“Diperlukan kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Proyek-proyek APBN, APBD, dan BUMN, harus memiliki TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi,” lanjutnya.

Puan mengatakan, produktivitas perekonomian nasional yang digerakkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) perlu diarahkan dalam memperkuat nilai tambah komoditi sehingga berdaya saing. Kebijakan afirmasi dinilai juga dipelukan agar DUDI Indonesia dapat tumbuh kuat khususnya dalam memenuhi komoditi dalam negeri sepertinindustri pangan, pakaian, energi, dan lain-lain.

“Agenda-agenda kebijakan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ekosistem dunia usaha yang kondusif, pasar yang terkondisi, Sumber Daya Manusia berkualitas, dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Indonesia yang kuat, membutuhkan kerja bersama, sinergi yang melibatkan Pemerintah, Dunia Usaha, bahkan DPR,” papar Puan.

“Sinergi, kerja sama, gotong royong tersebut diperlukan untuk mempertemukan kebijakan, solusi, dan implementasi perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan ekosistem dunia usaha saat ini,” imbuhnya.

Menurut Puan, Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kemudian juga dalam hal kemudahan berusaha, kepastian regulasi, proses perizinan yang sederhana, tepat waktu dan kejelasan biayanya.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan nasional dinilai dapat ikut membuka ruang yang memperkuat peran para pengusaha daerah dalam membangun daerah. Kemudian dalam hal kebijakan pengadaan barang dan jasa berbasis pada industri lokal.

“Kemitraan HIPMI dan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif, sehingga dunia usaha nasional dapat mengambil kesempatan pertama dalam membangun penguasaan pasar dalam negeri,” urai Puan.

Lewat penguasaan itu, produk-produk dalam negeri disebut akan menguasai market share nasional. Puan pun berharap HIPMI dapat mengambil peran aktif dalam memulihkan dan membangun ekosistem dunia usaha nasional mengingat HIPMI adalah tempat berkumpulnya generasi muda berjiwa pengusaha dan juga calon pemimpin bangsa.

“Oleh karenanya, HIPMI juga harus dapat membangun kekuatan daya saing, menciptakan pengusaha-pengusaha, anak-anak muda yang cerdas, kreatif, inovatif dan dapat menciptakan ekosistem usaha yang profesionalitas sehingga dapat memperkuat ekonomi bangsa kedepan,” paparnya.

“Serta dapat mengantisipasi gejolak ekonomi global yang akan memperlemah perekonomian global dan nasional pada tahun 2023,” tambah Puan.

DPR pun disebutnya akan terus melakukan peran melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menegaskan, DPR akan ikut bersinergi dalam memperkuat pembangunan dunia usaha nasional bagi perekonomian nasional sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

“Melalui fungsi legislasi, DPR dapat ikut membentuk regulasi dunia usaha yang kondusif. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat ikut memperkuat alokasi anggaran dan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, serta membangun dunia usaha dan dunia industri Indonesia,” ucapnya.

Lewat fungsi pengawasan, kata Puan, DPR ikut melakukan koreksi atas berbagai hambatan dalam membangun perekonomian nasional. DPR disebut juga akan mendorong Pemerintah agar terus memperkuat kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha.

“Khususnya dengan HIPMI, dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga HIPMI di daerah memiliki peran yang kuat di wilayahnya,” sebut Puan.

DPR dipastikan memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut menciptakan ekosistem dunia usaha yang kondusif. Selain itu, Puan menyatakan DPR akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja, ramah investasi, dan pro kesejahteraan rakyat.

“Sebagai Ketua DPR RI, saya berkewajiban menjaga iklim politik yang stabil, dinamis, dan kondusif, agar kita semua dapat fokus dalam membangun perekonomian yang semakin kuat dan mandiri,” ujar cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Puan berharap, penyelenggaraan Munas HIPMI ini dapat membangun dunia usaha yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Peran HIPMI dinilai sangat strategis dalam membangun produktivitas perekonomian nasional.

“Berhimpunnya pengusaha muda dalam HIPMI, dimaksudkan agar dapat mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing. HIPMI, Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha, untuk Kemajuan Indonesia,” tegas Puan.

Dalam Munas ini juga akan dilakukan pemilihan Ketua Umum HIPMI yang baru. Puan berharap proses pemilihan tersebut akan berjalan dengan lancar dan HIPMI dapat memperoleh pimpinan baru yang berintegritas.

“Sejak pagi tadi sampai sekarang ini saya melihat, saya ngobrol dengan senior-senior HIPMI, dengan kader-kader HIPM, dan saya kok jadi semakin yakin bahwa ekonomi Indonesia ini akan makin cepat majunya,” katanya. 

“Karena ketika saya melihat HIPMI maka saya seperti melihat bagian penting dari wajah masa depan ekonomi Indonesia. Bahkan HIPMI juga sudah menjadi pemain penting dalam menjaga dan membangkitkan ekonomi Indonesia di masa sekarang,” imbuh Puan.

Puan lalu menyinggung soal pelaksanaan ‘Business 20 (B20) Summit 2022’ yang merupakan rangkaian dari KTT G20 beberapa waktu lalu. Saat hadir dalam forum komunitas bisnis global bergengsi tersebut, ia mengaku melihat banyak kader HIPMI ikut terlibat.

“Kader-kader HIPMI saya lihat bisa berdiri sejajar dengan pengusaha-pengusaha dari negara ekonomi maju lainnya. Di situ saya sebagai Ketua DPR RI ikut merasa bangga karena saya melihat bahwa pengusaha muda Indonesia turut dihormati oleh pemain-pemain tingkat dunia,” ucapnya.

Puan juga meyakini kader-kader HIPMI tidak takut dengan ancaman resesi dunia. Ia percaya kader HIPMI terus berwaspada dan merasa tertantang untuk mencari solusi atau jalan keluar dari ancaman gejolak ekonomi global. 

“Karena kader HIPMI itu bukan pengusaha biasa tetapi Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha. Artinya kalau ada hambatan, ada tantangan maka tidak gentar, tidak takut lalu mundur, tetapi maju terus,” ungkap Puan. 

“Saya yakin kader-kader HIPMI ini sebenarnya sudah ada ide-ide, sudah ada rencana-rencana untuk bagaimana bisa menghadapi resesi dunia. DPR sendiri sudah menyetujui bersama Pemerintah bahwa agar ada dana cadangan untuk ke depan menghadapi jika ada resesi,” lanjutnya.

Puan pun mengaku mengikuti perkembangan pemilihan Ketum HIPMI yang baru. Bahkan ia menyempatkan diri menonton debat kandidat calon ketua umum HIPMI di TV karena ingin tahu gagasan dan ide dari para calon Ketum HIPMI.

“Dan setelah mendengar dan menyimak paparan serta argumen-argumennya, saya makin yakin masa depan HIPMI ini cerah karena kualitas calon-calon Ketum-nya sangat paten,” tutur Puan.

DPR disebutnya menunggu sinergi dengan HIPMI selanjutnya usai Munas ini selesai. Puan berharap pimpinan HIPMI terpilih nanti dapat mengajukan gagasan ke DPR dalam upaya memajukan ekonomi Indonesia.

“Setelah Munas selesai, saya tunggu HIPMI untuk sinergi dengan DPR. Untuk mengajukan ke DPR apa gagasan HIPMI untuk memajukan ekonomi Indonesia,” katanya.

“Apa yang DPR bisa lakukan untuk mendukung pengusaha-pengusaha muda Indonesia dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang menjadi tugas konstitusional DPR,” sambung Puan.

Di sela-sela menghadiri Munas HIPMI, Puan mendapat jamuan makan siang dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Puan diundang Gibran makan siang bersama di rumah dinas Wali Kota Solo.