Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) audit kasus stunting di Bumi Cendrawasih. Kesulitan itu terasa karena data yang dimiliki sebagai bahan evaluasi sangat minim.

Tim Pakar dari sekretariat Percepatan Penurunan Stunting (PPS), Haryati Wijaya mengatakan, para bidan beralasan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), situasi, dan kondisi alam maupun keamanan menjadi hambatan dalam mengumpulkan data. Sementara, para bidan melakukan pemantauan dari tiga puskesmas.

“Kami sampaikan bahwa karena datanya minim (di kertas kerja), saya kesulitan melakukan audit. Misalnya saja untuk jumlah anak, banyak yang tidak diisi, padahal ini pertimbangan yang penting untuk melihat latar belakang keluarga tersebut” kata Haryati dalam keterangan, Jumat (18/11).

Sejalan, dokter spesialis anak dari RSUD Merauke Hans menyebut, dirinya tidak bisa memberikan kesimpulan tentang kasus stunting dari kertas kerja. Apalagi, di kertas kerja yang dikumpulkan, banyaknya data kosong atau tidak diisi.

“Sebagai contoh identitas orang tua yang penting menurut saya malah tidak diisi, tinggi badan ayah dan ibu tidak diisi padahal penting untuk mengukur kemungkinan genetik atau bukan, untuk paparan asap rokok juga tidak diisi, riwayat penyakit juga banyak yang tidak diisi," ujar Hans.

Hans menyarankan, untuk mengisi atau melengkapi isian pada kertas kerja secara lengkap, kunjungan pasien ke poliklinik untuk ditimbang dan diukur ulang, serta beberapa rencana lanjutan.

Sementara itu, bidan Sutrisyanti dari Puskesmas Samkai menyampaikan, hal ini terjadi karena data tidak diambil secara langsung dan tidak adanya koordinasi.

“Karena pengambilan data tidak diisi secara langsung atau hanya ambil data saja. Hal ini karena koordinasi tidak ada, kalau ada kerja sama tidak akan tidak lengkap kertas kerjanya,” ucap Sutrisyanti.