Sidoarjo (beritajatim.com) – Komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance terus dilakukan. Kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang terus dibenahi. Salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dalam membuka Workshop Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang digelar Inspektorat Kabupaten Sidoarjo di Hotel Luminor Sidoarjo, Senin (14/3). Workshop sendiri diikuti oleh seluruh APIP yang ada di Inspektorat Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara serentak oleh seluruh instansi pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut menjadi amanat Perpres nomer 60 tahun 2008.

“SPIP menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance yang terus dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi APIP,” katanya.

Gus Muhdlor menambahkan, SPIP sangat penting perannya dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya hal itu menjadi pintu awal upaya pengendalian kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya SPIP menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja suatu daerah.

“Harus menjadi pegangan kita semua bahwa SPIP ini bukan hanya kewajiban bagi kita tetapi kebutuhan organisasi,” tetangnya.

Bupati alumni Unair Surabaya itu memahami tugas APIP sangatlah berat. Namun APIP harus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pengawasan yang dimulai dari proses audit, review, evaluasi maupun pemantauan harus dilakukan secara profesional.

“Beratnya tugas ini jangan sampai arahnya “main” aman, main tentram dan main tenang, poinnya disini, namanya pengawas itu tugasnya berat, apalagi yang diawasi konconya dewe (temannya sendiri),” imbuhnya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto S.Sos mengatakan bahwa sebenarnya SPIP sejak lama ditetapkan sebagai kebijakan nasional. Dibentuknya SPIP memiliki beberapa tujuan.

Diantaranya terkait laporan keuangan yang handal, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang dalam program Pemkab Sidoarjo serta pengamanan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Oleh karena itu teman-teman ketika menerapkan SPIP baik itu di lingkungan kita maupun di OPD dalam rangka kita mengawal, arahkan kepada empat tujuan tadi,” pintanya.

Dalam workshop tersebut mengundang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jatim sebagai narasumber. Salah satu materi yang disampaikan adalah Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPTP) Inspektorat Kab Sidoarjo oleh bupati. [isa/but]