tirto.id - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerima laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan bergerak di industri padat karya seperti tekstil sedang mengalami kinerja yang melambat. Hal itu disampaikan Muhadjir saat meninjau PT KAHATEX di Rancaekek, Bandung, Jawa Barat.

Muhadjir menuturkan beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerja menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Dampaknya banyak karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri, ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin, nah saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” kata Muhadjir dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/11/2022).

Dia menuturkan saat ini PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, sudah hampir 500.000 buruh di Jawa Barat dipecat.

"PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," bebernya.

Dia menilai hal itu perlu dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. Kekhawatiran tersebut lantaran melihat kondisi riil di lapangan.

Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik yang masih dikuasai oleh barang impor. Lebih lanjut, dia mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Dia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.

“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.

Sementara itu, jika PHK tidak dapat dihindari, dia meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui JAMSOSTEK. Dia berharap para karyawan yang terdampak menjadi terpuruk dan menambah jumlah kemiskinan di daerah.

“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yang di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelasnya.

Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS JAMSOSTEK, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik. Dia pun berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.

“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Karawang Celicca Nurachdiana, CEO dan pimpinan perusahaan PT KAHATEX dan PT CHANG SHIN dan jajaran, serta sejumlah asosiasi.