Kinerja pemerintah dalam kasus gagal ginjal akut disorot. Pangkalnya, negara melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saling lempar tanggung jawab.

"Kemenkes dan BPOM justru tampak hanya bekerja mencari 'kambing hitam' tanpa sedikit pun bersedia menanggung tanggung jawab, baik secara keperdataan maupun pidana," kata Tegar Putuhena, perwakilan tim advokat kelompok keluarga korban gagal ginjal akut dalam keterangan pers di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/11).

Berdasarkan catatan tim advokasi, pernah terjadi kasus keracunan zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) di berbagai negara pada 1990, seperti Nigeria, Bangladesh, Argentina, hingga Panama. Ironisnya, Kemenkes dan BPOM tampak gagap dalam menghadapi kejadian serupa menyusul adanya lonjakan kasus pada 2022.

"Bahkan, dalam sebuah kesempatan, BPOM justru mencoba lari dari tanggung jawab dan menyatakan ketidaksiapan menghadapi kejadian ini dikarenakan tidak ada standar internasional mengenai pembatasan zat EG-DEG," tuturnya.

Padahal, terang Tegar, pemerintah melalui BPOM memiliki kebijakan dan sistem dalam menjamin proses pembuatan obat oleh industri farmasi berjalan sesuai standar. Selain itu, berwenang melakukan pengamanan atas masuknya zat berbahaya oleh industri farmasi.

"Seharusnya sistem ini mampu mencegah sejak awal mengingat kasus yang sama sudah terjadi sejak puluhan tahun sebelum kasus di Indonesia," ucap Tegar.

Di sisi lain, tim advokasi menyoroti sikap perusahaan farmasi yang seharusnya mengikuti pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dalam memproduksi obat-obatan. Faktanya, justru menggunakan senyawa EG dan DEG dengan kandungan melebihi ambang batas aman.

Menurut tim advokasi, banyak pasien gagal ginjal akut meninggal dunia akibat obat yang diedarkan secara resmi. Ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola industri farmasi di Indonesia.