Agenda penetapan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027 pada Sidang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah telah rampung dilaksanakan pada hari ini, Minggu (20/11). Haedar Nashir yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 13 formatur PP Muhammadiyah pada Sabtu (19/20) lalu dengan jumlah 2.203 suara, telah sah menjadi Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Ini menjadi kedua kalinya bagi Haedar bertugas sebagai ketum PP Muhammadiyah.

Pada penetapan ini, Abdul Mu’ti yang memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 2.159 suara juga dipilih menjadi Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah.

Dalam pidato penetapannya, Haedar menyampaikan PP Muhammadiyah akan tetap menjalankan prinsip perserikatan dengan menjalankan amanat.

“Amanat pertama, kami menjalankan program-program Muhammadiyah yang arahnya kepada proses transformasi yang lebih dinamis di masa yang akan datang,” ungkap Haedar di pidatonya dalam penetapan Ketum dan Sekum PP Muhammadiyah, Minggu (20/11).

Program-program yang dimaksud Haedar adalah program yang dinilai mengarah pada Muhammadiyah unggul berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kedua, ia menyampaikan bahwa PP Muhammadiyah mengemban tugas untuk mensosialisasikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang telah ditetapkan dan kemudian didialogkan melalui berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri.

“Ini tujuannya agar Islam yang maju dan mebawa ramaht ke semesta alam menjadi pikiran yang menyebar dan meluas, serta terimplementasi semakin baik di perserikatan. Islam yang membawa damai, menyatukan, dan membangun optimism, serta menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan global,” katanya.

Amanat ketiga, disampaikan Haedar adalah PP Muhammadiyah akan terus mendiskusikan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sesuai dengan porsi dan bidangnya. Sehingga hasil Muktamar yang telah dilakukan menjadi masukan-masukan penting berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga, maupun institusi lainnya di dalam dan luar negeri.