JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dunia startup.

Hal itu disampaikan menyusul PHK ratusan karyawan yang dilakukan oleh GoTo, Shopee, dan Ruangguru.

“Pemerintah harus bersiap bahwa gelombang PHK akan terus berlanjut, dan pemerintah bisa memberikan solusi agar pekerja yang terkena PHK bisa ada kepastian untuk keberlangsungan hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan lagi,” ujar Charles dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: 500.000 Buruh di Jabar Kena PHK, Menko PMK: Jika Tak Dicegah, Bisa Capai 1,5 Juta Orang

Charles mendesak pemerintah mulai memikirkan berbagai langkah untuk mengatasi gelombang PHK tersebut.

Sebab, kondisi ekonomi global diprediksi bakal terus memburuk pada 2023.

“Dukungan pemerintah bisa dalam bentuk bantuan dan pelatihan agar pekerja yang terkena PHK bisa siap untuk kembali berkompetisi di bursa kerja,” sebut dia.

Terakhir, ia memastikan Komisi IX DPR bakal mengawal pemberian hak pekerja yang terkena PHK.

Baca juga: Ruangguru: Karyawan yang Terkena PHK Sudah Dapat Pesangon Sesuai Ketentuan UU

Charles menuturkan, pihaknya bakal memastikan perusahaan startup memberikan pesangon kepada semua karyawan yang di-PHK.

Selain itu, lanjut dia, Komisi IX DPR juga akan memastikan para pekerja bisa mencairkan uang tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya uang tersebut bakal diberikan selama enam bulan setelah proses verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Komisi IX akan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim JKP serta hak-hak pekerja lainnya bagi mereka yang terdampak PHK,” kata Charles.

Baca juga: Alasan GoTo Lakukan PHK terhadap 1.300 Karyawan

Diketahui bahwastartup di Indonesia tengah mengalami masa sulit. GoTo memutuskan untuk melakukan perampingan dengan mem-PHK 1.300 karyawannya.

Sementara itu, pada 19 September 2022, Shopee telah mengurangi tiga persen dari total karyawannya.

Terbaru, Ruangguru menyatakan mem-PHK ratusan karyawan karena ketidakpastian ekonomi global.