Krjogja.com - JAKARTA - Sebanyak 10 komitmen pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas dan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dalam temu media yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.(17/7/2022).

Kita sampaikan juga pada negara lainnya, bahwa Indonesia punya 10 komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030 di mana ini menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti dalam program-program yang akan datang,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas dan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.

“Kita sampaikan juga pada negara lainnya, bahwa Indonesia punya 10 komitmen yang tertuang dalam Family Planning 2030 di mana ini menjadi hal penting untuk ditindaklanjuti dalam program-program yang akan datang,” ujarnya.

Hal pertama dalam 10 komitmen yang Hasto sebutkan adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia.

Dalam forum internasional yang digelar pada 14-17 November 2022 tersebut, komitmen kedua pemerintah adalah meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program KB maupun kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

Hasto melanjutkan komitmen ketiga pemerintah adalah memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program KB.

Kelima, mitigasi risiko dampak COVID-19 dan krisis kesehatan dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.

“Kami harus memitigasi risiko dari berbagai macam hal termasuk impact of COVID-19, di mana masih kita tentu harus selalu siap siaga akan adanya disaster (bencana) atau krisis yang lain,” ujarnya.

Dalam komitmen keenam, pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.

Sementara komitmen ketujuh pemerintah memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

Hasto melanjutkan, komitmen kedelapan pemerintah adalah mengintegrasikan Program KB dengan Program Gizi Masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan tugas utama BKKBN untuk memerangi stunting melalui pemantauan gizi anak utamanya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Komitmen kesembilan yakni mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV/AIDS dan IMS, sebab penularan nampak mulai meningkat tajam di beberapa daerah.

“Terakhir, meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,” ujarnya.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN M. Rizal Martua Damanik menambahkan 10 komitmen tersebut merupakan kontribusi Indonesia untuk mengatasi masalah dalam pembangunan kependudukan di dunia.

Sebab, sudah ada delapan miliar orang yang hidup di bumi, sehingga perkembangannya harus ditingkatkan melalui perbaikan kualitas.

Selain komitmen dalam program KB, BKKBN turut membicarakan soal food security atau ketahanan pangan yang sekarang banyak di wacanakan oleh berbagai negara akibat daripada penyakit dan juga situasi terakhir ini terkait dengan konflik.

“Dari pernyataan kami di forum, tidak hanya negara-negara berkembang baik di Asia atau Afrika saja, tapi juga negara maju yang ingin belajar langsung dari Indonesia,” ucap Rizal.

Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak perwakilan dari negara delegasi dunia membahas terkait pentingnya penerapan program Keluarga Berencana (KB) dalam The International Conference on Family Planning (ICFP) 2022 di Pattaya, Thailand.

Indonesia berkomitmen kuat untuk menciptakan keluarga Indonesia dan berkualitas melalui KB.

Sayangnya, dalam Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana yang resmi diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 November tersebut, ia turut menyatakan Indonesia harus menghadapi ragam letak geografis sebagai negara kepulauan dan multi etnis menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

Termasuk pelayanan akses KB yang masih belum ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Meski demikian, BKKBN berupaya menyediakan fasilitas dan layanan alat dan obat kontrasepsi yang ditanggung penuh oleh BKKBN agar program KB dapat selalu dekat dengan setiap keluarga.

“Ini yang perlu kita tekankan bahwa meskipun di Indonesia tidak termasuk dengan asuransi BPJS tetapi masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kontrasepsi dengan baik,” kata Hasto.

Cara lainnya yang BKKBN lakukan agar program KB dapat terus berjalan adalah menjalin hubungan erat dengan para tokoh agama, dalam menyebarkan butir baik program KB dan menunjang peran bidan untuk memberikan pelayanan KB yang hampir 70 persen pelayanan oleh masyarakat diakses pada bidan.

“Karena human right ini related dengan akses jadi kalau kita bisa membuat pasif service dengan mudah seperti arahan Pak Jokowi, tidak hanya sending tapi juga deliver, bisa menyediakan pelayanan sampai di end user, di desa, itu akan bagus terkait dengan hak-hak reproduksi, dan manusia karena harus mendapatkan pelayanan,” ucapnya.

Dari pemaparannya itu, Hasto mengakui bahwa banyak negara seperti Filipina tertarik untuk banyak bertukar pikiran dan mempelajari program KB milik Indonesia. Setiap negara juga takjub untuk mempelajari kependudukan karena Indonesia dinilai sebagai contoh sukses negara yang berhasil menjalankan program pertumbuhan penduduk seimbang melalui KB hingga bisa meraih penghargaan United Nation Population Award (UNPA) 2022 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dengan demikian, Hasto yang juga ditunjuk untuk pembicara utama dalam acara itu berharap, ICFP 2022 dapat membangun komitmen program KB 2030 di tingkat global.(Ati)