Diketahui FKM berasal dari kader dan konstituen PPP, yang secara sikap politik lebih cepat mengambil keputusan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Forum Ka'bah Membangun (FKM) dan Forum Ulama mendeklarasikan dukunganya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Diketahui FKM berasal dari kader dan konstituen PPP, yang secara sikap politik lebih cepat mengambil keputusan dari organisasi PPP. Pada sisi lainnya,  beberapa waktu lalu juga ada beberapa kader di daerah yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai langkah FKM memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dikarenakan kader dan konstituen PPP ini kecewa dengan partai, karena lebih memilih berlawanan secara narasi politik keinginan politik basis pemilihnya.

Tetap Dukung Jokowi Meski Capreskan Anies, Pengamat: Surya Paloh Praktikkan Politik Muka Dua

Menurutnya dengan PPP tidak mentertibkan gerakan ini bukti bahwa partai secara organisasi khawatir basis pemilih lari ke partai lain.

PPP juga dinilainya masih tersandara dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai saat ini belum berani juga mengumumkan capres atau cawapres, sehingga kader PPP lebih memilih memperjuangkan aspirasi politik sendiri dari pada menunggu keputusan partai.

“PPP itu harus realistis. Tujuan menang di Pilpres itu tentu keinginan semua partai karena punya peluang masuk pemerintahan. Namun, kecil dampaknya jika capres yang diusung menang di pilpres, tetapi partai gagal masuk parlemen. Selain daya tawar politik rendah, posisi strategis juga tidak akan diberikan,“ ujar Arifki

FKM gerakan yang memperlihatkan bahwa terjadi “Split Ticket Voting” di PPP, dimana keputusan organisasi partai dan basis pemilihnya berbeda.

Arifki menyebut perbedaan sikap politik ini tentu akan berdampak buruk kepada partai.

Menurutnya PPP akan mengulangi situasi yang sama di Pemilu serentak 2019. Dimana PPP berbeda sikap dengan basis pemilih dalam menentukkan capres, sehingga ini dianggap salah satu yang menyebabkan PPP menjadi partai terakhir yang masuk parlemen.

Kedua, PPP harus siap menerima kondisi yang dialami oleh Hanura di Pemilu 2019. Salah satu partai yang diprediksi mengalami “Split Ticket Voting” di Pemilu 2019, rela gagal masuk parlemen karena terlambat dalam mengelola perbedaan sikap partai dan basis pemilih.

PPP bisa saja menarik kembali sebahagian basis pemilihnya yang sudah terang-terangan mendukung Anies atau Ganjar agar mendukung figur yang didukung oleh elite partai. Langkah tersebut bisa diambil oleh PPP dengan mendorong KIB agar memberikan kepastian secepatnya siapa figur yang diusung sebagai capres dan cawapres. Jika KIB mendorong cawapres dari PPP, maka upaya “Split Ticket Voting” yang terjadi di PPP risikonya lebih kecil karena yang maju dalam kontestasi pilpres adalah kader partai.

“PPP harus dorong kader menjadi cawapres jika itu pilihan realistis untuk mencegah Split Ticket Voting di Pemilu 2024. PPP jangan bermain di zona abu-abu diantara mendukung Anies, Ganjar, dan KIB. Jika itu dibiarkan terlalu lama PPP harus siap menerima kemungkinan terburuk di Pemilu 2024”, tutup Arifki.