RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menderita kekalahan pemilu pertamanya dalam 53 tahun, Sabtu (19/11). Ini pukulan yang menandai akhir dari karier politiknya selama tujuh dekade.

Mahathir (97) yang menjabat sebagai PM Malaysia selama lebih dari dua dekade dalam dua masa jabatan, gagal mempertahankan kursinya di parlemen di daerah pemilihan pulau Langkawi. Kursi tersebut dimenangkan Mohd Suhaimi Abdullah, kandidat dari aliansi Perikatan, yang dipimpin mantan PM Muhyiddin Yassin.

Itu adalah kekalahan pemilihan pertama Mahathir sejak 1969. Mahathir mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bulan ini, dia akan pensiun dari politik jika dia kalah.

Berita Terkait : Para Pemuka Agama Di Bali Minta Umatnya Sukseskan Presidensi G20

 "Saya tidak ingin aktif dalam politik sampai saya berusia 100 tahun," katanya.

Mahathir bergabung di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pada 1959. Kala itu, ia terpilih sebagai ketua partai untuk negara bagian Kedah.

Mahathir bergabung dengan UMNO pada usia 21 tahun dan membuka praktek sebagai dokter selama tujuh tahun di negara bagian Kedah. Ia menang pemilu pertamanya di Kedah dan menjadi anggota parlemen pada 1964. 

Berita Terkait : Ayo, Milenial Masuk Politik

Pada 1969, ia kehilangan kursinya dan dikeluarkan dari partai setelah menulis surat terbuka yang menyerang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman yang berkuasa saat itu.

Dia kemudian menulis buku kontroversial berjudul The Malay Dilemma. Dalam buku itu, ia berpendapat bahwa populasi Melayu di negara itu telah dipinggirkan, tetapi juga mengkritisi mereka karena secara apatis menerima status kelas dua.

Buku itu mendatangkan simpati dari para pemimpin muda UMNO dan dia diundang kembali ke partai, terpilih kembali pada pemilu parlemen 1974, dan ditunjuk sebagai menteri pendidikan.

Berita Terkait : PPP Bentuk Tim Rumusan Revitalisasi Struktur Pengurus Harian

Dalam empat tahun, ia menjadi wakil ketua UMNO dan, pada tahun 1981, ia menjadi perdana menteri. Di bawah pemerintahannya, Malaysia menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia tahun 1990-an.

Proyek bergengsi seperti pembangunan Menara Kembar Petronas memperlihatkan ambisinya yang tinggi. Kebijakannya yang otoriter dan pragmatis membuatnya mendapatkan dukungan rakyat Malaysia, meskipun ini tecemar oleh kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia.***