Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Republik berhasil merebut kursi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dalam pemilihan paruh waktu (Pemilu Sela). Hal ini terjadi sehari setelah mantan presiden yang juga rival Presiden Joe Biden, Donald Trump, mengumumkan pencalonannya untuk pemilu 2024.

NBC dan CNN International memproyeksikan kemenangan bagi Partai Republik dengan setidaknya 218 kursi di DPR yang beranggotakan 435 orang. Angka 218 sendiri merupakan threshold untuk menguasai lembaga tinggi negara itu.

-

-

Dengan hasil ini, Pemimpin Minoritas Republik Kevin McCarthy kemungkinan akan menjadi ketua DPR ketika Kongres baru bersidang awal tahun depan. Ia akan menggantikan Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang memegang palu sejak 2019.

Selain itu, kendali Partai Republik di DPR juga dapat mengganggu agenda Biden, yang notabenenya kader Partai Demokrat, di parlemen. Di AS, RUU harus disahkan di DPR dan Senat dan disetujui oleh presiden untuk menjadi undang-undang.

"Kami siap bekerja dengan House Republicans untuk memberikan hasil bagi keluarga pekerja," tulis keterangan Biden dikutip Al Jazeera, Kamis (17/11/2022)>

Sebelumnya, Trump, menyatakan kembali berniat maju dalam pemilu 2024 dari Partai Republik. Ia menggarisbawahi beberapa hal seperti inflasi dan kekacauan dunia sebagai kesalahan dari Biden.

"Untuk membuat 'America Great Again' malam ini saya mengumumkan pencalonan saya sebagai presiden AS," kata Trump kepada kerumunan pendukungnya termasuk anggota keluarga, donor, dan mantan staf, sebagaimana dimuat Reuters.

"Dua tahun lalu kita adalah bangsa yang besar dan sebentar lagi kita akan menjadi bangsa yang besar lagi," tambahnya.

Pemilu sela ini biasanya digelar setiap dua tahun dan jatuh tempo di tengah masa jabatan penuh Presiden AS selama empat tahun. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal sebagai 'midterm election'.

Dalam aturannya, Kongres AS menentukan undang-undang (UU) yang berlaku secara nasional. DPR AS memutuskan UU mana yang di-voting sementara Senat bisa memblokir atau menyetujui UU itu.

Senat juga bisa mengonfirmasi penunjukan yang dilakukan Presiden AS. Termasuk melakukan penyelidikan terhadapnya, yang tergolong sangat langka dilakukan.

[-]

-

Heboh Donald Trump Diduga Korupsi, AS Rugi Rp 3,7 T
(sef/sef)