RADARBANGSA.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid melakukan kunjungan kerja sentra sawit Bersama Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Hotel Premier, Pekanbaru, Riau, Jumat, 18 November 2022.

Dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri acara tersebut, Abdul Wahid memberikan komentar kritis terhadap penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Menurutnya tidak substansial dan tidak menyentuh sektor riil.

"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ungkap Abdul Wahid.

Seharusnya, lanjut Wahid, dana tersebut mendukung untuk perkembangan sektor riil, misalnya untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting), perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya,” imbuhnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih saat harga sawit anjlok, BPDPKS tidak berperan sama sekali.

"Saya menyayangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Politisi asal Riau ini menyampaikan bahwa melalui Komisi XI DPR, dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, agar pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrasteuktur," tutupnya.